Anies Baswedan Kritik IKN, Jubir Timnas Amin: Ini Soal Prioritas

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Robby Firmansyah

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Juru Bicara (Jubir) Tim Nasional (Timnas) Calon Presiden Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Amin), Refly Harun buka suara soal pernyataan Anies mengenai kelanjutan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Menurut Refly, Anies tidak serta merta menolak pembangunan IKN melainkan mempertanyakan pentingnya IKN di tengah banyaknya permasalahan mendasar lainnya.

"Kita berfikir ini soal prioritas kita pake ekonomi rumah tangga, anda punya budget yang terbatas pilihannya menyekolahkan anak atau beli mobil BMW," kata Refly saat ditemui di Mataram, Sabtu (9/12/2023).

Menurut pakar hukum tata negara itu, saat ini persoalan mendasar yang dihadapi Indonesia adalah soal kesehatan dan pendidikan.

Sehingga anggaran yang digunakan untuk pembangunan IKN, seharusnya bisa digunakan untuk menuntaskan permasalahan itu.

Baca juga: Peta Pilpres 2024 di NTB Versi Ali BD, Potensi Suara Pemilih Prabowo Pindah ke Anies atau Ganjar

Jubir Timnas Amin itu juga menjelaskan, jika nantinya pasangan Amin terpilih menjadi presiden, bukan berarti pembangunan IKN akan diberhentikan namun akan dikaji kembali dengan skala prioritas yang lainnya.

"Kalau Anies terpilih bagaimana dengan IKN? ya pasti nanti akan dikaji apakah proses pembangunannya akan dipercepat diperlambat atau ditunda," jelas Refly.

Refly mengatakan Visi Misi Anies-Cak Imin menyebut, pembangunan kota tidak hanya terpusat di IKN namun akan ada 14 kota lainnya.

"Kalau hanya dibangun satu kota, terus yang lain akan jadi pinggiran itu tidak ada artinya," katanya.

Pembangunan jalan tol, pembangunan pelabuhan yang mangkrak serta beberapa pembangunan prioritas lain pun akan dikaji ulang.

Baca juga: Anies Baswedan Kampanye Terbatas di NTB 2 Kali, Akan Dihadiri 3 Ribu Orang

Jubir Timnas Amin Geis Kalifa mengatakan anggaran pembangunan IKN yang menelan Rp 500 triliun lebih itu, bisa digunakan untuk pembangunan 14 kota di Indonesia.

Demikian juga dengan di bidang transportasi yang diperkirakan membutuhkan dana Rp 270 triliun.

"Mustahil rasanya Mataram ini daya cover transportasi khususnya jika mengharapkan APBD, tapi jika di bantu dari pusat, covernya akan lebih cepat," kata Geis.

Deretan Kritik Anies Soal IKN