BPBD NTB Akan Keroyokan Tangani Bencana Alam, Usulan Rp 20 Miliar Batal Dicairkan Pusat

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Robby Firmansyah

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Memasuki musim penghujan akhir tahun 2023, sejumlah daerah di Nusa Tenggara Barat (NTB) mulai diintai bencana alam.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi NTB Ahmadi menjelaskan, pihaknya sudah melakukan pemetaan terkait ancaman bencana alam tersebut.

Dikatakan Ahmadi, setiap daerah di NTB memiliki tingkat kerawanan bencana yang sama, hanya saja jenis bencana alam yang mencintai daerah tersebut berbeda.

"Misalnya di kawasan selatan Pulau Lombok di sana rawan banjir bandang dan tanah longsor karena kontur tanah yang berbukit kemudian vegetasi hutan tidak maksimal," kata Ahmadi, Senin (4/12/2023).

Untuk kebutuhan penanggulangan bencana alam tersebut, pemerintah provinsi mengalokasikan anggaran sebesar Rp 150 juta lebih pada Anggaran Pengeluaran dan Belanja Daerah (APBD) 2024.

Baca juga: Antisipasi Bencana saat Musim Hujan, Pemda Lombok Barat Gelar Apel Siaga Bencana

Jumlah tersebut diakui Ahmadi tidak terlapau besar, namun nantinya anggaran penanggulangan bencana tersebut akan diambil dari masing-masing Biaya Tidak Terduga (BTT) instansi.

"Kalau untuk kebencanaan mudah mudahan cukup, kalau untuk logistik kita titip di Dinas Sosial, Dinas Ketahanan Pangan, kemudian BWS (Balai Wilayah Sungai)," jelas Kalak BPBD NTB itu.

Selain pemerintah provinsi, Ahmadi juga menjelaskan anggaran penanganan bencana juga sudah disiapkan di masing-masing kabupaten/kota.

"Kalau kurang nanti provinsi back up, kalau kurang juga nanti BNPB juga back up jadi seperti itu modelnya," jelas Ahmadi.

Sementara untuk penanganan kekeringan, hingga memasuki musim penghujan anggaran penanggulangan kekeringan yang diajukan BPBD NTB sebesar Rp 20 miliar ke BNPB batal dicairkan.

Alasannya anggaran tersebut digunakan untuk pengendalian kebakaran hutan dan lahan, serta sudah memasuki musim penghujan.

(*)