Kanwil Kemenkumham NTB Koordinasi Permohonan Merek Kolektif dengan Ditjen Kekayaan Intelektual

TRIBUNLOMBOK.COM, JAKARTA - Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kemenkumham NTB melakukan koordinasi ke Direktorat Merek dan Indikasi Geografis serta Direktorat Kerja Sama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual, Ditjen Kekayaan Intelektual, Jakarta, Selasa (21/11/2023).

Tim dari Divisi Yankumham Kanwil Kemenkumham NTB dipimpin Kepala Sub Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Gusti Ngurah Suryana Yuliadi dan diterima Koordinator Sertifikasi dan Monitoring Merek Terdaftar, Saky Septiono.

Baca juga: Perebutkan 1.563 Formasi, Calon PPPK Kemenkumham Jalani Seleksi Kompetensi

"Koordinasi ini dilakukan dalam rangka rencana akan mengajukan permohonan merek secara kolektif bagi pelaku usaha di Provinsi Nusa Tenggara Barat," ujar Gusti Ngurah Suryana Yuliadi.

Pada kesempatan tersebut diserahkan pula sertifikat merek atas nama pemegang merek CV Tositha Jaya Abadi dan pemegang merek Ade Ayu Siskantari yang kesemuanya berlokasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Sementara dalam kunjungan ke Direktorat Kerja Sama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual bertemu dengan Sub Koordinator Kerja Sama Regional Rainy Harbiyanti.

Pada kesempatan tersebut Rainy berterima kasih atas dukungan Kanwil Kemenkumham NTB dalam menyukseskan kegiatan AWGIPC/WIPO di Provinsi NTB.

Kakanwil Kemenkumham NTB, Parlindungan mendorong UMKM atau pelaku usaha untuk mendaftarkan merek karena jika sudah terdaftar akan mendapatkan perlindungan hukum.

Selain itu, lanjut Parlindungan, pendaftaran merek sebagai identitas-kredibiltas terhadap produk dan dapat meningkatkan peluang bisnis.

"Dengan pendaftaran merek juga mencegah penggunaan brand tanpa izin. Pemegang merek juga lebih mudah dalam promosi dan branding," ujar Parlindungan.

Menkumham Yasonna H Laoly dalam sejumlah kesempatan mengatakan, pemahaman tentang perlindungan Kekayaan Intelektual belum merata di Indonesia.

Para pelaku usaha pun masih banyak yang menyepelekan Kekayaan Intelektual.

Banyak kasus pelaku usaha mempunyai merek dan belum mendaftar, kemudian muncul merek baru yang sama dan lebih terkenal. Ujungnya bermasalah secara hukum. Oleh karenanya, Yasonna mengajak pelaku usaha segera mendaftarkan merek. (*)