Bupati Lombok Timur Pimpin Rapat Koordinasi Tanggap Bencana Kekeringan, 48 Desa Jadi Atensi

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Ahmad Wawan Sugandika

TRIBUNLOMBOK.COM, LOMBOK TIMUR - Bupati Lombok Timur HM Sukiman Azmy memimpin rapat koordinasi (Rakor) dalam rangka mengatasi dampak kekeringan di daerah tersebut, Selasa (5/9/2023).

Hadir pada rapat di ruang kerja bupati, Sekretaris Daerah (Sekda) HM Juaini Taofik, kepala Pelaksana BPBD, kepala Bappeda, kepala BPKAD, Inspektur Daerah, sejumlah camat yang wilayahnya terdampak kemarau, dan direktur PDAM.

Baca juga: Bupati Sukiman Azmy Semringah Ikut Menumbuk Bumbu Masak di Event Batur Rumbuk IV

Baca juga: Bupati Lombok Timur Sukiman Azmy Beri Apresiasi untuk Pecinta Ikan Koi di Nusa Tenggara Barat

Bupati Sukiman menekankan agar semua OPD harus bekerjasama menangani dampak kekeringan yang melanda sejumlah kecamatan di Lombok Timur.

Bupati Sukiman mengingatkan untuk melakukan distribusi air minum ke kawasan terdampak.

Terdapat sembilan kecamatan terdampak kemarau panjang dengan rincian 213 dusun, 48 desa, dan jumlah kepala keluarga mencapai 23.188.

Kecamatan Jerowaru menjadi daerah dengan jumlah KK paling besar mengalami dampak kekeringan yaitu 9.877 yang tersebar di 123 dusun dan 15 desa.

Sedangkan Keruak menjadi kecamatan dengan jumlah KK terbanyak ke dua yaitu 4.206 kk, disusul kecamatan Suela 3.586 kk, dan Sambelia dengan 2.773 KK.

"Untuk daerah yang jarak dan jangkauannya jauh dari kota atau kabupaten serta memiliki jumlah warga terdampak besar seperti Jerowaru dan Keruak proses distirbusi air itu dilakukan oleh pihak ke tiga," ujar bupati.

Lebih lanjut bupati juga mengingatkan secara teknis dilakukan melalui perjanjian antara BPBD, camat, dan pihak ketiga.

Pilihan ini diambil sebagai langkah efisiensi, utamanya terkait operasioanal.

Sementara itu untuk kecamatan lainnya Bupati Sukiman meminta ditangani langsung oleh BPBD.

Selain prinsip efektif, efisien, dan akuntabel, Sekda Juini Taofik pada kesempatan tersebut menambahkan agar bantuan air minum tersebut gratis sehingga tidak membebani masyarakat.