Presiden Jokowi Tanggapi Santai Soal Ucapan Rocky Gerung: Itu Hal Kecil

Jokowi mengaku lebih memilih untuk melanjutkan program pembangunan Indonesia daripada menanggapi Rocky Gerung

BPMI Setpres/Muchlis Jr
Presiden Jokowi memberikan sambutan pada acara Zikir dan Doa Kebangsaan 78 Tahun Indonesia Merdeka di halaman Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa (1/8/2023). Jokowi mengaku lebih memilih untuk melanjutkan program pembangunan Indonesia daripada menanggapi Rocky Gerung. 

TRIBUNLOMBOK.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya angkat bicara soal ucapan Rocky Gerung yang dinilai menghina menyinggun proyek Ibu Kota Negara (IKN).

Jokowi tidak ingin repot dengan masalah umpatan Rocky Gerung. Apalagi dibesar-besarkan.

Jokowi mengaku lebih memilih untuk melanjutkan program pembangunan Indonesia daripada menanggapi Rocky Gerung.

"Itu hal hal kecil lah. Saya kerja saja," kata Jokowi di Senayan Park, Jakarta, Rabu, (2/8/2023) seperti dikutip dari Tribunnews.

Tim Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat (BBHAR) DPP PDIP mengadukan Rocky Gerung ke Bareskrim Polri, Rabu (2/8/2023).

Baca juga: Tuding Rocky Gerung Fitnah Jokowi, PDIP Lapor ke Bareskrim: Tidak Ada yang Kebal Hukum

PDIP Lapor Bareskrim 

Anggota Tim Hukum BBHAR DPP PDIP, Johannes Oberlin L Tobing mengungkap tak ada perintah dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk melaporkan Rocky Gerung.

Namun, karena Jokowi merupakan kader PDIP, sudah sepantasnya dari tim hukum menyampaikan laporan ke polisi itu.

"Bapak Presiden jokowi ini kan kader PDIP. Ya kan? Karena ini kader PDIP, kami dari divisi hukum ini merasa bahwa memang ada hal yang salah," Rabu (2/8/2023) dikutip dari YouTube Kompas TV.

"Jadi hari ini kita harus buktikan tidak ada yang kebal hukum hari ini. Harus kita proses secara hukum," tuturnya.

DPP PDIP melaporkan Rocky Gerung yang dinilai menghina Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Adapun pernyataan Rocky Gerung yang dipersoalkan, kata Johannes, antara lain soal upaya Jokowi melakukan penundaan Pemilu 2024 dan tidak mendukung kaum buruh.

"Pertama Jokowi berupaya menunda Pemilu 2024 karena Jokowi tidak pernah peduli terhadap buruh."

Lalu, pernyataan selanjutnya soal adanya penghasutan untuk melakukan gerakan masyarakat atau people power mulai 10 Agustus 2023 jika Pemilu 2024 terhalang oleh ambisi Presiden.

"Kedua, jika pemilu ini terhalang oleh ambisi Presiden, apa yang kita lakukan? yakni people power mulai 10 Agustus 2023," kata Johannes.

Sumber: Tribun Lombok
Halaman 1 dari 4
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved