Penjelasan Mabes TNI Soal Pencopotan Baliho Ganjar Pranowo di Lahan Kodim 1013/Mtw Kalimantan Utara

TRIBUNLOMBOK.COM - Kapuspen TNI Laksda TNI Julius Widjojono menjelaskan pencopotan baliho Ganjar Pranowo di lahan Makodim 1013/Muara Teweh demi menjaga netralitas TNI dalam Pemilu 2024.

Julius menerangkan, kronologi awalnya bahwa Dandim 0103/Muara Teweh Letkol Inf Edi Purwoko mendapat pesan Whatsapp dari putra Bupati Barito Utara Ahmad Gunadi.

"Isinya tentang permohonan ijin memasang banner kegiatan festival musik di lahan Kodim 1013/Mtw dengan melampirkan foto lokasi yang dimaksud," ujarnya Minggu (16/07/2023) seperti dikutip dari laman resmi Mabes TNI.

Saat melihat kiriman foto tersebut, kata Julius, Dandim baru menyadari adanya kejanggalan.

"Yaitu adanya banner foto Ganjar Pranowo di baliho sebelahnya, yang juga berada di lahan Makodim 1013," urai Julius.

Baca juga: Sosok Juru Kampanye Nasional Ganjar Pranowo: Gibran Rakabuming, Zinedine Alam, dan Aryo Seno

Tindakan selanjutnya, Dandim memerintah Pasilog untuk berkoordinasi dengan Satpol PP dan Panwaslu Kabupaten Barito Utara untuk mencopot banner foto Ganjar Pranowo yang berada di lahan Makodim 1013/Mtw.

Baliho Ganjar Pranowo di lahan Makodim 1013/Muara Teweh kemudian dicopot pada Sabtu 15 Juli 2023 sekira pukul 17.45 WIB.

Pencopotan baliho ini yang kemudian viral lewat narasi 'arogan oknum TNI ancam relawan copot baleho Ganjar Pranowo, dekorasi dibungkam oleh oknum Komandan TNI di Muara Teweh, Kalimantan Utara.'

Kapuspen TNI menegaskan bahwa menjelang Pemilu 2024, Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono dalam setiap pengarahan kepada Prajurit TNI selalu menekankan "Netralitas TNI pada Pemilu 2024".

"Di antaranya tidak memberikan fasilitas tempat/sarana dan prasarana milik TNI kepada Paslon dan Parpol untuk digunakan sebagai sarana kampanye," ucap Julius.

Jauh sebelum memasuki tahun politik, sebut Julius Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono, S.E., M.M. telah memberikan pengarahan dan penekanan kepada Prajurit TNI untuk selalu berkomitmen netral pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Lima penekanan Panglima TNI kepada seluruh prajurit dan keluarganya pada Pemilu 2024 yaitu;

Pertama; Tidak memihak dan tidak memberi dukungan kepada Partai Politik manapun beserta Paslon yang diusung serta tidak melibatkan diri dalam kegiatan politik praktis.

Kedua; Tidak memberikan fasilitas tempat/sarana dan prasarana milik TNI kepada Paslon dan Parpol untuk digunakan sebagai sarana Kampanye.

Ketiga; Keluarga Prajurit TNI yang memiliki hak pilih (hak individu selaku warga negara) dilarang memberi arahan dalam menentukan hak pilih.

Keempat; Tidak memberikan tanggapan atau komentar dan mengupload apapun terhadap hasil quick count sementara yang dikeluarkan oleh lembaga survey.

Kelima; Menindak tegas prajurit TNI dan PNS yang terbukti terlihat politik praktis, memihak dan memberikan dukungan partai politik beserta Paslon yang diusung.

(*)