Ambil Alih Pengelolaan Rusunawa Labuhan Haji, Pemda Lombok Timur Siapkan SOP Baru Bagi Penghuni

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Ahmad Wawan Sugandika

TRIBUNLOMBOK.COM, LOMBOK TIMUR - Pemerintah Daerah (Pemda) Lombok Timur saat ini, telah memegang kendali penuh pengelolaan Rusunawa di Labuhan Haji.

Sebelumnya, Rusunawa dikelola oleh Kementerian PUPR dan kini telah diserahkan secara resmi ke Pemda Lombok Timur.

Bupati Lombok Timur, HM. Sukiman Azmy langsung menandatangani langsung MoU serah terima pengelolaan Rusunawa tersebut.

"Memang itu diserahkan oleh pemerintah pusat kepada pemda pengelolaannya," ujar bupati saat ditemui TribunLombok.com, Rabu (7/5/2023).

Baca juga: Pemda Lombok Timur Nilai Pemanfaatan Rusunawa Labuhan Haji dan Labuhan Lombok Tidak Jelas

Rusunawa Labuhan Haji memiliki 40 kamar, yang semuanya sudah terisi oleh warga, khususnya warga Labuhan Haji yang membutuhkan rumah.

Bupati menegaskan, warga yang menempati Rusunawa itu sebelumnya telah melalui proses seleksi yang ketat.

"Dan mereka yang memang benar-benar tidak memiliki rumah yang ditempatkan di situ," jelasnya.

Setelah pengalihan pengelolaan ke Pemda Lombok Timur, bupati telah merencanakan pembentukan pengurus yang nantinya akan berwenang untuk mengelola Rusunawa tersebut.

"Tentu manajemen kita akan buat siapa pengurusnya dan di bawah tanggungjawab dinas mana, apa kewajiban penghuni dan apa yang difasilitasi semua akan kita buatkan," katanya.

"Begitupun dengan regulasi atau SOP bagi warga di sana, sehingga tempat tersebut menjadi kebanggaan bagi kita," lanjutnya.

Sebelumnya bupati juga telah mengingatkan, agar 40 Kepala Keluarga (KK) yang menghuni Rusunawa Labuhan Haji dicek kembali.

Baik yang berkaitan dengan kelayakan tempat, hingga pengecekan terhadap penghuni apakah telah sesuai dengan persyaratan atau tidak.

Bupati juga mengingatkan penghuni, agar merawat sarana dan prasarana rusunawa tersebut dan pemda akan menempatkan petugas khusus untuk mengawasi.

Harapannya, Rusunawa yang telah dibangun dimanfaatkan secara optimal, sesuai dengan usulan atau rencana yang telah diajukan kepada Pemerintah Pusat.

"Untuk perawatan nanti alokasikan dana khusus pada APBD Perubahan 2023 atau APBD murni 2024," pungkas bupati.

(*)