Ketua BEM Fisipol Universitas 45 Mataram Minta DPRD NTB Panggil Rektor Unram

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Jimmy Sucipto

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Sejumlah elemen mahasiswa di NTB angkat bicara terkait dengan insiden pemukulan mahasiswa yang melakukan aksi demonstrasi di Universitas Mataram (Unram).

Mahasiswa menyesalkan aksi kekerasan terhadap mahasiswa yang menyampaikan aspirasi lewat mimbar demonstrasi.

Baca juga: Mahasiswa Unram Kembali Unjuk Rasa Usai Bentrok dengan Satpam, Rektor Akhirnya Keluar

"Kami sangat menyesalkan melihat kawan kami di Unram mendapatkan kekerasan saat menyampaikan aspirasi. Kampus adalah lembaga tempat orang intelektual, sehingga bukan adu otot yang dipertontonkan dalam menyelesaikan suatu persoalan," ujar Ketua BEM Fisipol Universitas 45 Mataram, Muhammad Tohir Jaelani, Kamis (22/6/2023).

Secara khusus Tohir meminta DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memanggil rektor Unram untuk menjelaskan duduk perkara sebenarnya serta pertanggungjawaban.

Tohir mengatakan, Indonesia adalah negara demokrasi yang memberi ruang kepada setiap warga negara menyampaikan aspirasinya, termasuk lewat mimbar aksi demonstrasi.

Karena itu dengan alasan apapun, aksi kekerasan yang dilakukan oleh oknum satpam di Unram tersebut tidak bisa dibenarkan.

"Karena itu kami dari aliansi Mahasiswa universitas 45 Mataram, merasa terpanggil untuk angkat bicara agar tidak ada lagi aksi kekerasan terhadap mahasiswa yang menyampaikan aspirasinya," tegas Tohir.

Lebih-lebih aspirasi yang disampaikan mahasiswa Unram tersebut terkait dengan mahalnya biaya perkuliahan, khususnya biaya pendaftaran untuk calon mahasiswa jalur seleksi Mandiri yang mencapai Rp500 ribu per orang.

Hal itu dinilai cukup memberatkan masyarakat di tengah belum pulihnya perekonomian masyarakat pascapandemi Covid-19.

"Yang diperjuangkan oleh mahasiswa adalah suara masyarakat tertindas, yang anak-anak tidak bisa menikmati bangku kuliah karena mahalnya biaya pendidikan. Mestinya aspirasi itu ditangkap pihak kampus untuk jadi baha evaluasi, bukan justru di respon dengan aksi kekerasan," katanya.

Atas nama mahasiswa seluruh NTB, Tohir mendukung langkah aparat kepolisian untuk mengusut dugaan tindak pidana dalam aksi kekerasan terhadap mahasiswa yang melakukan aksi demonstrasi di Unram tersebut.

Selain itu dia juga mendorong pihak lain untuk ikut angkat bicara.

"Pemerintah daerah perlu ikut memberi perhatian terhadap kasus ini, karena apa yang disampaikan mahasiswa Unram tersebut juga menyangkut kepentingan masyarakat NTB sendiri. Karena itu kami mendorong agar DPRD NTB dan Gubernur memanggil rektor Unram," serunya. (*)