Bupati Loteng Kecewa Mandalika Disebut Rugi, Ungkap Ratusan Makam Leluhur Dibongkar Demi Sirkuit

TRIBUNLOMBOK.COM, LOMBOK TENGAH - Rencana InJourney selaku holding BUMN untuk menghapus event balap World Superbike (WSBK) ditentang Bupati Lombok Tengah Lalu Pathul Bahri.

Lalu Pathul Bahri juga sangat kecewa atas pernyataan InJourney yang terkesan menganggap pengembangan KEK Mandalika hanya mewariskan utang.

Bupati Lombok Tengah Lalu Pathul Bahri tidak bisa menyembunyikan rasa kecewanya.

Terlebih InJourney berencana menghapus event balap WSBK di Sirkuit Mandalika karena pengelola rugi.

"Saya kecewa kalau ada yang bilang rugi. Kalau ada indikasi tidak mau majukan KEK Mandalika ini ya sejak awal tidak usah buat KEK di sini," kata Lalu Pathul Bahri, dikutip dari Kompas.com.

Baca juga: Pengamat Pariwisata Beri Saran kepada InJourney untuk Pengembangan Sirkuit Mandalika

Lalu Pathul Bahri menyebut besarnya pengorbanan warga lingkar Sirkuit Mandalika agar proyek tersebut terwujud.

Warga rela membongkar rumahnya, bahkan ratusan makam leluhur mereka pindahkan demi pembangunan Sirkuit Mandalika.

Dukungan pemerintah daerah tidak pernah kurang-kurang untuk pengembangan KEK Mandalika.

"Ratusan kuburan nenek moyang kami telanjur dipindahkan dari Mandalika demi terbangunnya Sirkuit Mandalika. Ini kita lakukan demi cita-cita Presiden Joko Widodo. Lalu sekarang dibilang ini rugi? Ini jelas mendiskreditkan kami di Pemda Lombok Tengah," kata Pathul.

Padahal, kata Pathul, pihaknya sangat mendukung pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus dan pembangunan Sirkuit Mandalika dengan ikut dalam menyelesaikan persoalan lahan.

Bupati pun menilai bahwa pernyataan dari pihak InJourney yang menyatakan rugi sama halnya dengan mendiskreditkan masyarakat Kabupaten Lombok Tengah.

Pernyataan InJourney tersebut berpotensi membuat investor ragu berinvestasi. Sehingga menyebabkan kerugian lebih besar lagi.

"Akhirnya kan para investor mikir untuk masuk kan ini sebuah kerugian besar bagi kami di Loteng," kata Pathul.

Pathul menegaskan, sejauh ini Pemkab Lombok Tengah tidak memiliki kapasitas untuk melakukan pengawasan.