Tekan Inflasi di Bawah 4 Persen, Gubernur BI Yakin Bisa Lebih Cepat dari Perkiraan

TRIBUNLOMBOK.COM, JAKARTA - Setelah sempat melambung dan membuat otoritas berupaya ekstra untuk menekan, inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) diyakini akan kembali ke kisaran sasaran pada tahun 2023.

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyebut, inflasi akan balik ke kisaran 2 persen hingga 4 persen secara tahunan lebih cepat dari perkiraan semula.

"Kami awalnya mengira inflasi IHK turun di bawah 4 persen mulai September 2023. Namun, melihat kondisi terkini, kami yakin akan mulai pada Agustus 2023," tegas Perry dalam konferensi pers, belum lama ini.

Memang, pada tahun 2022 inflasi IHK tercatat 5,51 persen yoy. Selain di atas target, inflasi ini merupakan yang tertinggi dalam sewindu. Sebab melambungnya inflasi adalah kenaikan harga energi dan pangan global yang menyebabkan pemerintah menyesuaikan harga di dalam negeri.

Termasuk, pada September 2023 pemerintah menyesuaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi untuk menghindari jebolnya anggaran.

Namun, inflasi telah berangsur turun. Menurut data otoritas statistik, inflasi per akhir kuartal I-2023 sudah berada di level 4,97 persen secara tahunan.

"Jadi, inflasi IHK sudah mendekati 4 persen secara tahunan. Kami yakin akan turun, akan turun lagi, sehingga kemungkinan di bawah 4 persen secara tahunan pada Agustus 2023," tambahnya.

Tak hanya inflasi IHK. Perry bilang inflasi inti juga berhasil ditekan. Ia yakin, inflasi inti akan bergerak di kisaran 3 persen secara tahunan hingga akhir tahun 2023.

Perry mengungkapkan empat jurus yang sudah ia keluarkan untuk mengembalikan inflasi inti dan IHK kembali ke kisaran sasaran.

Pertama, respon kebijakan BI secara front loaded dan pre emptive untuk menurunkan ekspektasi inflasi, yaitu dengan kenaikan suku bunga acuan.

Sejak Agustus 2022 hingga kini, BI sudah mengerek suku bunga acuan sebanyak 225 basis poin (bps) untuk menjangkar eskpektasi inflasi yang ditunjukkan dari inflasi inti. Kebijakan ini berbuah, dengan inflasi yang tidak setinggi perkiraan semula.

Kedua, menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah gejolak global. Bila rupiah stabil, maka inflasi dari barang impor (imported inflation) akan terjaga dan ini tidak akan menambah beban pada pergerakan inflasi.

Ketiga, koordinasi bersama dengan pemerintah untuk melakukan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP). Perry mengatakan, saat harga pangan melambung akibat ketidakpastian global, BI beserta pemerintah bahu membahu untuk memastikan ketersediaan pangan yang merata di Indonesia.

"Kami bersinergi sehingga inflasi pangan yang dulunya pernah 11,3 persen yoy sudah turun di kisaran 5 persen yoy," terangnya.

Keempat, adanya subsidi yang digelontorkan oleh pemerintah untuk menjaga agar kenaikan harga tak terlalu mencekik kondisi finansial masyarakat.