Upaya Kudeta Partai Demokrat: Moeldoko Vs AHY dan Penjegalan Anies Baswedan Capres 2024

TRIBUNLOMBOK.COM - Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko mengajukan peninjauan kembali (PK) putusan kasasi MA yang memenangkan Partai Demokrat pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

AHY pun buka suara terkait PK yang diajukan pada 3 Maret 2023 lalu sebagai ajang menganggu Koalisi Perubahan.

Koalisi itu mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden pada Pilpres 2024 mendatang.

Menurut AHY, PK atas putusan MA itu sudah diwanti-wanti.

"Sebetulnya sejak tahun lalu, kita sudah mengingatkan, ini bakal ada PK tapi pasti sangat politis," ucap AHY di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Senin (3/4/2023) dikutip dari Tribunnews.

Baca juga: AHY: Kalau PSSI Jadi Alat Politik, Enggak Akan Benar Sepak Bola Kita

AHY mengatakan Anies Baswedan tak dikehendaki rezim Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Saudara-saudara sekalian kami menyadari ada risiko yang harus kami tanggung dalam mengusung Bacapres (Anies) yang tidak dikehendaki oleh rezim penguasa," kata AHY.

AHY pun mengingatkan pemegang kedaulatan tertinggi di negeri bukanlah individu atau kelompok elite tertentu.

Sebaliknya, pemegang kekuasaan tertinggi masyarakat.

"Ingat pemegang kedaulatan tertinggi di negeri ini bukanlah individu bukanlah sekelompok elit atau golongan melainkan rakyat Indonesia," jelasnya.

AHY pun meminta masyarakat Indonesia untuk mendukung perjuangannya.

"Kepada rakyat maka kepada rakyat kami meminta dukungan dan bantuan bersama rakyat kami akan berjuang," pungkasnya.

AHY menerangkan bahwa upaya Moeldoko dan Jhonny Allen mengajukan PK karena disebut telah menemukan 4 novum atau bukti baru.

Padahal, AHY mengklaim bukti itu telah dibuktikan pada persidangan di PTUN Jakarta.

"Kenyataannya bukti yang diklaim KSP Moeldoko itu bukanlah bukti baru keempat maupun itu telah menjadi bukti persidangan di PTUN Jakarta khususnya dalam perkara nomor 150/G/2021/PTUN/Jakarta yang telah diputus pada tanggal 23 November 2021," jelas AHY.

AHY menyatakan bahwa pihaknya telah siap melakukan kontra memori atas pengajuan PK dari Moeldoko Cs.

Adapun kontra memori ini akan langsung dikirimkan oleh tim kuasa hukum Partai Demokrat.

"Secara resmi hari ini tim hukum kami akan mengajukan kontra memori atau jawaban atas pengajuan PK tersebut," ungkap AHY.

Putra Sulung Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu menegaskan siap untuk mempertahankan kedaulatan partai Demokrat.

Sebaliknya, pihaknya tidak gentar sedikitpun dengan gugatan Moeldoko Cs.

"Kita siap untuk mempertahankan kedaulatan partai kita. Dengan segala cara, dengan segala sumber daya yang kami dan kita semua miliki. Kami tidak gentar sedikit pun kita akan hadapi segala tantangan dan risiko yang ada di depan mata. Siap semuanya?", tandasnya.

Baca juga: KSP Moeldoko: Ada Orang yang Tidak Ingin Mandalika Berkembang

Tanggapan Moeldoko

Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko tak banyak komentar soal langkah Peninjauan Kembali (PK) pihaknya di Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat Deli Serdang atas putusan Mahkamah Agung (MA).

Adapun putusan sebelumnya memenangkan Partai Demokrat yang dipimpin oleh AHY.

"Yang tadi pertanyaan itu nanti belum dijawab sekarang, terima kasih, sorry ya," kata Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (3/4/2023).

Moeldoko tak menghiraukan pertanyaan wartawan soal langkahnya tersebut.

Bahkan, saat ditanya adanya novum baru dalam PK ini, Moeldoko mengatakan tak mengerti sama sekali

"Tidak mengerti aku urusannya," kata Moeldoko.

(Tribunnews.com)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul AHY Sebut Anies Baswedan Tak Dikehendaki Rezim Penguasa dan Ajukan PK ke MA Terkait Kudeta Partai Demokrat: Tidak Mengerti Saya Urusannya