Minta Maaf, Muzihir Ngaku Akan Sowan Langsung ke Rachmat Hidayat

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Lalu Helmi

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Wakil Ketua DPRD NTB Muzihir memberikan klarifikasi ihwal pernyataannya yang menyinggung Ketua DPD PDIP NTB Rachmat Hidayat.

Secara eksplisit, Ketua DPW PPP itu mengaku tidak ada niatan tendensius menanggapi pernyataan Rachmat Hidayat.

Dirinya mengaku, selaku junior sangat hormat terhadap Rachmat Hidayat yang diakuinya merupakan guru politik.

"Secara pribadi, saya tidak ada niatan menyinggung beliau (Rachmat Hidayat, red)," kata Muzihir saat dikonfirmasi pada Senin (20/3/2023).

Jika pernyatannya tersebut membuat Rachmat Hidayat geram, ia mengaku meminta maaf.

"Saya secara pribadi maupun atas nama lembaga meminta maaf kepada Pak Rachmat. Nanti kalau beliau sudah pulang, saya akan sowan langsung ke beliau, menjelaskan secara rinci. Sekaligus momentum ramadhan, kita saling memaafkan," ungkapnya.

Baca juga: Larang Anggota DPRD NTB Fraksi PDIP Kunker ke Dubai dan Australia, Rachmat Hidayat: Apa Urgensinya?

Muzihir mengaku dapat memahami pernyataan Rachmat Hidayat yang melarang anggota fraksinya untuk tidak ikut kunker ke luar negeri.

Pernyataan tersebut dinilainya itu sah-sah saja. Sebagaimana sikap yang disampaikan Partai Gerindra.

Siapa pun, kata Muzihir bisa memberikan kritik terhadap lembaga dewan. Apalagi sekaliber Rachmat Hidayat.

"Semata-mata tidak ada niatan kami agar beliau tersinggung. Saya terutama yang junior ini. Beliau kan sudah di anggota DPRD kabupaten, provinsi maupun DPR RI sudah 35 tahun. Saya masih 15 tahun, terlalu jauh," jelasnya.

Tanggapi Kegiatan Kunker

Sebelumnya, Muzihir mengatakan kegiatan kunker itu merupakan program yang anggarannya sudah jelas.

Sehingga kegiatan itu kedudukannya sama saja dengan program kegiatan yang lain.

Oleh karenanya bagi yang mau ikut dipersilakan, tidak juga tidak apa-apa.

“(Partai) PPP tidak melarang, tidak juga menyuruh, tergantung kesadaran masing-masing,” kata pria yang juga ketua DPW PPP NTB itu pada Kamis (16/3/2023).

Semuanya kembali ke masing-masing anggota dewan. Apakah akan ikut kunjungan ke luar negeri atau tidak.

Ia mencontohkan seperti dirinya yang tidak pernah ikut kunker ke luar negeri selama jadi anggota dewan.

“Seumur 15 tahun saya di dewan tidak pernah saya ikut,” ujarnya.

Namun demikian, bukan berarti ia anti pada kegiatan tersebut. Kegiatan kunker ke luar negeri setelah Ramadan itu misalnya, masih dipertimbangkan apakah akan ikut atau tidak.

“Insya Allah, belum kita lihat (apakah akan pergi atau tidak),” ujarnya.

Namun pada prinsipnya ia kembali menegaskan tidak ada larangan bagi anggota dewan yang mau pergi dan tidak.

Bila nanti agenda itu mendapat izin dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri), maka tidak ada alasan untuk tidak dijalankan.

Sementara terkait pihak yang kontra pada kegiatan kunker itu, hal itu sebagai dinamika pro-kontra yang biasa saja.

Bahkan tidak hanya pada program kunker, program lain juga pasti terjadi pro-kontra.

“Riak-riak saja, ndak berpengaruh,” tepisnya.

Terkait anggaran kunker yang disebut Muzihir berkisar Rp 3,6 miliar itu, sebaiknya untuk kebutuhan yang lain ia tegas tidak setuju.

Menurutnya anggaran itu sudah jelas porsinya, demikian juga untuk kegiatan yang lain.

“Anggaran pendidikan sudah ada, (bansos) juga sudah ada, (kunker) itu kan anggarannya sudah jelas, iya (Rp 3,6 miliar),” ujarnya.

Karenanya, pihak yang skeptis terhadap rencana kunker ini tidak perlu ditanggapi secara berlebihan. “Cuekin aja,” pendeknya.

Ia juga melihat yang mengkritik kebanyakan orang luar DPRD NTB yang tidak mengerti tujuan kunker itu.

Muzihir menanggapi balik respons Ketua DPD PDI Perjuangan H Rachmat Hidayat yang melarang anggotanya ikut kunker dan mengkritik kegiatan tersebut tidak ada urgensinya.

“Ya itu kan tanggapan orang luar (DPRD NTB, Red), dia (Rachmat, Red) jangan mempengaruhi internal DPRD. Kita juga tidak pernah ikut campur (program kegiatan) DPR RI,” balasnya sengit.

Ia pun secara tegas mengatakan kegiatan kunker ini harus tetap berlanjut. Bila nantinya mendapat izin dari Mendagri. “Lanjut, ndak boleh orang luar intervensi,” pungkasnya.

Tanggapan Rachmat Hidayat

Pernyataan itu kemudian ditanggapi serius oleh Rachmat Hidayat.

Politisi senior NTB ini tak terima dituding ikut campur urusan DPRD NTB oleh Wakil Ketua DPRD NTB H Muzihir, hanya lantaran mengambil kebijakan internal dengan melarang Anggota DPRD dari PDI Perjuangan ikut program kunjungan kerja ke luar negeri.

Rachmat menegaskan, tiga periode menjadi Anggota DPR RI, tak sekalipun dirinya memiliki rekam jejak untuk melakukan intervensi pada DPRD NTB sebagai sebuah lembaga.

Puluhan tahun memimpin PDIP Perjuangan di NTB, tak sekalipun pula dia melakukan hal serupa. Rachmat tahu hukum.

Mengerti dan sangat fasih pula tentang hirarki peraturan perundang-undangan dan posisi masing-masing lembaga pemerintahan.

Kini, setelah dituding ikut campur urusan DPRD NTB hanya karena kebijakan internal partai pada anggota fraksinya.

Rachmat menegaskan, bahwa dirinya akan benar-benar melakukan hal yang telah dituduhkan Wakil Ketua DPRD NTB tersebut.

Sebagai rakyat di NTB, Rachmat menegaskan, memiliki hak untuk ikut campur.

“Apa yang saya tidak ketahui tentang yang hitam dan yang putih di DPRD NTB ini. Jika selama ini kita tidak pernah ikut campur tapi kini malah dituding ikut campur, maka sekalian, sekarang saya akan ikut campur!” tandas Rachmat melalui sambungan telepon dengan nada tinggi, Minggu (19/3/2023).

Rachmat yang sedang berada di Jakarta menuturkan, pertengahan pekan lalu, dirinya mendapat pesan melalui aplikasi perpesanan dari seorang wartawan media online di Mataram saat sedang berada di ruang kerjanya di Gedung Parlemen, Senayan.

Intinya, wartawan tersebut meminta tanggapan dirinya terkait program kunjungan kerja ke luar negeri.

Rachmat tidak langsung merespons pesan tersebut. Baru saat bergegas ke ruang Fraksi PDI Perjuangan DPR RI untuk bertemu Pimpinan Fraksi, Rachmat menghubungi wartawan media online tersebut melalui sambungan telepon.

Rupanya, pada saat bersamaan, wartawan tersebut sedang tidak sendiri. Namun, bersama para pewarta lainnya.

Dalam perbincangan melalui telepon tersebut, wartawan rupanya meminta tanggapan Rachmat tentang program kunjungan kerja ke luar negeri DPRD NTB. Antara lain ke Dubai dan Australia.

Namun, Rachmat menegaskan, dirinya tidak bisa berkomentar tentang program kerja di DPRD NTB. Rachmat juga mengaku tak memiliki kapasitas untuk berkomentar terkait program DPRD NTB sebagai sebuah lembaga.

Hanya saja, terkait program kunjungan kerja ke luar negeri tersebut, Rachmat menyampaikan ke wartawan, bahwa PDI Perjuangan memiliki kebijakan internal.

Anggota DPRD NTB dari PDI Perjuangan tidak dibolehkan mengikuti kunker luar negeri tersebut.

Hal itu didasarkan pada instruksi DPP PDI Perjuangan yang meminta saat ini agar kader partai di parlemen memanfaatkan setiap waktu untuk melakukan perjumpaan dengan rakyat.

Hari-hari bersama-sama mereka. Apalagi saat ini tahapan pemilu telah dimulai.

Atas jawaban tersebut, wartawan rupanya masih meminta komentar Rachmat terkait urgensi kunker ke luar negeri tersebut dan mengaitkannya dengan banyaknya utang proyek fisik dari program pokir milik Anggota DPRD NTB yang kini masih belum bisa terbayar meski sudah selesai dikerjakan oleh para kontarktor pada tahun 2022.

Jumlah total proyek yang belum terbayar tersebut lebih dari Rp 300 miliar.

Rachmat sekali lagi menegaskan, dirinya tak bisa berkomentar terkait hal tersebut.

Kapasitasnya sebagai pimpinan partai hanya sebatas mengambil kebijakan internal yang hanya bisa ditujukan kepada Anggota DPRD NTB dari PDI Perjuangan, bukan kepada DPRD NTB sebagai sebuah lembaga.

Kendati begitu, urgensi kunjungan ke Dubai dan Australia, menjadi salah satu pertimbangan dalam pelarangan bagi Anggota DPRD dari PDI Perjuangan untuk turut serta.

PDI Perjuangan melihat, kunjungan ke luar negeri tersebut tak akan memberikan tambahan pengetahuaan atau keterampilan legislasi dan budgeting yang signifikan bagi anggota DPRD dari partainya.

Tidak ada yang bisa dibawa pulang dari luar negeri terkait peningkatan PAD bagi daerah misalnya, atau pola pembangunan negara yang dikunjungi tersebut yang bisa diadopsi.

Esoknya, komentar Rachmat itu kemudian ditanggapi oleh Wakil Ketua DPRD NTB H Muzihir yang rupanya dimintai tanggapan oleh wartawan.

Racmat dituding mengintervensi DPRD NTB, padahal disebutkan, DPRD NTB tak pernah sama sekali mengintervensi DPR RI.

Menurut Rachmat, langkah pimpinan DPRD NTB menuding kebijakan internal partai terhadap anggota fraksi sebagai wujud intervensi pada lembaga, adalah sebuah persoalan yang sangat serius.

Sebab, siapa pun bisa menilai itu adalah cerminan DPRD NTB dan merupakan kebijakan resmi.

Sebuah hal yang tidak bisa diterima, mengingat konstitusi menjamin bahwa fraksi adalah alat kelengkapan DPRD NTB yang merupakan kepanjangan tangan partai politik.

“Sangat tidak bisa diterima jika kebijakan internal partai kepada anggota fraksinya di DPRD, dituding sebagai bentuk intervensi lembaga oleh pimpinan. Kalau mau ikut campur, dari dulu kita sudah ikut campur,” tandas Rachmat masih dengan nada tinggi.

Rahmat menegaskan, tudingan yang dilontarkan Wakil ketua DPRD NTB tersebut menunjukkan, dirinya benar-benar telah ditantang untuk turut campur terkait kinerja DPRD NTB sebagai sebuah lembaga.

Karena itu, Rachmat menegaskan dirinya siap melakukannya sekarang.

Mantan Wakil Ketua DPRD NTB ini mengemukakan, terlalu banyak hal yang terjadi di DPRD NTB yang mengharuskan para pihak di luar lembaga untuk turut campur.

Rachmat memberi contoh terkait banyak hal. Salah satunya tentang program fisik yang berasal dari pokok pikiran (pokir) anggota DPRD NTB.

“Saya punya bukti bagaimana proyek pokir ini diperjualbelikan. Bagaimana praktik ijon proyek pokir tersebut dengan kontraktor. Saya juga punya bukti, ada oknum pimpinan DPRD tawaf keliling dinas-dinas untuk meminta proyek,” tandas Rachmat.

Rahmat mengaku mengetahui persis bagaimana pembahasan anggaran di DPRD NTB yang disebutnya amburadul.

Diungkapkannya, telah terjadi saling sandra saat pembahasan anggaran.

Kata Rachmat, DPRD baru mau meluluskan anggaran yang diajukan eksekutif manakala kepentingan mereka telah terakomodasi. Tanpa itu, KUA-PPAS katanya, tidak akan mulus.

Imbasnya kata Rachmat, besaran pendapatan daerah akhirnya acap tak seimbang dengan besarnya belanja. Dia memberi contoh.

Dalam APBD NTB, ada potensi pendapatan sebesar Rp 350 miliar dari aset Pemprov NTB di Gili Trawangan. Padahal, kata dia, publik tahu persis, bahwa hal tersebut benar-benar tidak masuk akal.

“Semua itu harus dilakukan semata demi bisa meluluskan syahwat pokir dari anggota dan pimpinan DPRD NTB. Saya punya bukti dan siap adu bukti,” tandas dia.

Imbas dari semua itu kata Rachmat, utang Pemprov NTB kepada para kontraktor kini menumpuk. Bahkan nilainya lebih dari Rp 300 miliar.

Dan umumnya, para kontraktor ini adalah mereka yang mengerjakan program fisik dari pokir wakil mereka di lembaga parlemen.

Rachmat menegaskan, dirinya tak anti program pokir. Sebab, dia tahu persis bahwa program tersebut juga untuk masyarakat. Namun, menjadi hal yang tidak benar manakala wakil rakyat memaksakan program tersebut dengan cara-cara yang tidak benar pula.

Karena itu, Rachmat menegaskan, jika kini Pemprov NTB berutang pada kontraktor, maka sepenuhnya hal tersebut tidak bisa dibebankan kepada Gubernur NTB belaka. Sebab, jelas-jelas ada andil DPRD NTB yang menyebabkan hal tersebut terjadi.

“Undang-Undang Pemerintahan Daerah jelas menyebutkan bahwa pemerintahan daerah itu ada Gubernur dari eksekutif dan DPRD dari usur legislatif. Karena itu, DPRD NTB harus dimintai tanggung jawab atas hal ini,” tandas Rachmat.

Minta APH Turun Tangan

Terkait seluruh pengetahuannya tentang apa yang terjadi di DPRD NTB tersebut, Rachmat menegaskan pekan ini selepas kembali dari Jakarta, dirinya akan berkonsultasi dengan aparat penegak hukum dengan membawa pula bukti-bukti yang dimilikinya.

Rachmat akan bertemu dengan Kapolda NTB dan juga Kepala Kejaksaan Tinggi NTB.

Menurut Rachmat, dirinya berbicara terkait hal ini, untuk membuka mata publik tentang apa yang terjadi di lembaga yang menjadi representasi wakil rakyat. Selain itu, Rachmat juga yakin, bahwa sesungguhnya, apa yang terjadi tersebut, telah menjadi atensi pula bagi aparat penegak hukum di Bumi Gora.

Mengingat, hal-hal tersebut sebagian juga sudah menjadi rahasia umum dan menjadi pengetahuan publik, terutama setelah terdapat pemberitaan di media massa yang cukup banyak.

“Dalam hal ini, APH memang kita akan minta untuk turun tangan agar semua ini bisa terang benderang,” tandas politisi berambut perak ini.

Selain itu, dirinya juga akan menemui Kementerian Dalam Negeri untuk memastikan agar ada evaluasi menyeluruh terhadap APBD NTB.

Sebab, dengan beban utang yang menggunung kepada pihak ketiga, APBD NTB dinilainya dalam posisi mencemaskan. Karena itu, evaluasi harus dilakukan.

Belanja-belanja yang tidak perlu, bahkan terkesan mubazir, baik di legislatif maupun di eksekutif, harus dievaluasi menyeluruh.

“Bila memang dirasa perlu, saya juga siap berkonsultasi dengan Jaksa Agung terkait semua hal yang saya ketahui dan bukti otentik yang saya miliki,” tandasnya.

(*)