Kisruh Data Warga Terdampak Banjir di Kota Bima, Penyaluran Bantuan Diprotes

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Atina

TRIBUNLOMBOK.COM, KOTA BIMA - Penyaluran bantuan tanggap darurat bencana, berupa beras di Kota Bima menuai sorotan. 

Ada sebagian warga terdampak banjir, yang tidak mendapatkan bantuan sehingga Lurah pun menjadi sasaran. 

Seperti yang diungkap Lurah Tanjung, Faizal mengklaim di wilayahnya terdapat 470 Kepala Keluarga (KK) atau 1639 jiwa, yang terdampak banjir pada tanggal 25 Februari 2023 lalu.

Ia pun mengaku, telah menyetorkan data tersebut ke Dinas Sosial berdasarkan permintaan untuk diberikan bantuan. 

Baca juga: Nama-nama Korban Banjir Bandang di Desa Sidorahayu Sumsel, 9 Rumah dan 3,5 Kwintal Kopi Hanyut

"Mereka (Dinsos) minta data, sudah saya serahkan. Tapi sampai sekarang satu pun warga saya tidak dapat bantuan beras itu," ungkapnya dengan nada kesal.

Menurut Faizal, hal ini menjadi persoalan bagi dirinya karena saat pendataan dilakukan RT dan RW juga disampaikan, akan ada bantuan yang diserahkan.

"Boomerang ini bagi saya, seperti mengadu domba dengan masyarakat. Apa alasan warga saya tidak dapat bantuan," tanyanya.

Dikonfirmasi terpisah, Kadis Sosial Kota Bima Yuliana menjelaskan, pembagian bantuan tanggap darurat bencana berupa beras berdasarkan data dari BPBD.

Baca juga: Restoran di Tepi Sungai Lematang Lahat Roboh Diterjang Banjir

"Karena BPBD sebagai pusat komando, makanya data bersumber dari sana," ujarnya. 

Dalam data yang ditunjukkan kepada wartawan, terlihat ada 19 kelurahan di Kota Bima yang terdampak banjir.

Namun tidak terdapat Kelurahan Tanjung sebagai wilayah yang terdampak banjir.

"Dalam data ini tidak ada Kelurahan Tanjung, jadi kami merujuk ke data ini karena BPBD juga mengaku telah memverifikasi turun langsung lapangan," jelasnya.

Kendati demikian, Yuliana tidak menutup kemungkinan jika Kelurahan Tanjung akan dimasukkan dalam data susulan.

Saat ini, Pemerintah Kota Bima masih memiliki stok beras bantuan yang disimpan di gudang Bulog Bima.

Sehingga bagi warga yang terdampak tapi belum terdata, maka disarankan agar menyetor ke BPBD Kota Bima.

"Kita siap salurkan bantuan tersebut, tinggal dibawa ke BPBD datanya," pungkasnya.

Sementara itu, Kalak BPBD Kota Bima Gufran mengungkap, pihaknya tidak sekedar menerima data tapi juga melakukan verifikasi faktual.

Dalam temuannya, ada data yang diserahkan pihak kelurahan sebagai warga terdampak banjir, tapi jumlahnya tidak sesuai.

Ia mencontohkan pada satu kelurahan yang tidak ia sebut namanya, ada laporan data rumah rusak ringan sebanyak ratusan unit.

Setelah dicek kembali, ternyata rumah-rumah tersebut hanya dilewati banjir tanpa ada kerusakan sedikit pun pada bangunan.

Juga ada yang mencantumkan seluruh wilayah terendam banjir, padahal hanya rumah-rumah yang terletak di bantaran sungai saja yang terendam banjir.

"Jadi dilaporkan ribuan rumah yang terendam banjir, padahal saat kami turun ketika banjir berlangsung hanya rumah yang ada di bantaran sungai yang terendam," tandasnya akhir pekan lalu.

Gufran juga mengungkap, soal anggapan ketika pendataan dilakukan maka langsung dikaitkan dengan bantuan.

Padahal pendataan yang dilakukan, tidak semata-mata untuk pemberian bantuan tapi untuk menghitung jumlah kerugian yang dialami setelah bencana terjadi.

Bergabung dengan Grup Telegram TribunLombok.com untuk update informasi terkini: https://t.me/tribunlombok.