Pilpres 2024
Elite Golkar Ungkap Anies Punya Utang Rp50 Miliar ke Sandi, Serangan Baru ke Anies Baswedan?
Setelah diisukan memiliki perjanjian politik dengan Prabowo Subianto, Anies Baswedan kembali diisukan memiliki utang Rp50 miliar kepada Sandiaga Uno.
TRIBUNLOMBOK.COM, JAKARTA - Setelah diisukan memiliki perjanjian politik dengan Prabowo Subianto, Anies Baswedan kembali diisukan memiliki utang Rp50 miliar kepada Sandiaga Uno.
Isu Anies Baswedan punya utang Rp50 miliar pada Sandiaga Uno ini diungkapkan Wakil Ketua Umum Bidang Penggalangan Strategis Partai Golkar Erwin Aksa, dalam podcast Akbar Faizal Uncensored yang ditayangkan, Sabtu (4/2/2023).
Utang Anies Baswedan, kata Erwin Aksa, berkaitan dengan pemilihan kepala daerah (Pilkada) DKI Jakarta tahun 2017 silam.
"Karena waktu itu kan putaran pertama kan ya namanya juga lagi tertatih-tatih juga kan," kata Erwin Aksa dikutip dari podcast Akbar Faizal Uncensored.
Erwin Aksa menyebut saat itu, Sandiaga Uno memiliki logistik cukup banyak, sehingga bisa memberikan pinjaman ke Anies Baswedan.
"Karena yang punya likuiditas itu Pak Sandi, kemudian memberikan pinjaman kepada Pak Anies," ungkap Erwin Aksa, dikutip dari Tribunnews.
Baca juga: 5 Nama Potensial Cawapres Anies Baswedan dari Luar Koalisi Perubahan: Khofifah Hingga Andika Perkasa
Erwin Aksa mengungkap pinjaman tersebut diberikan ke Anies Baswedan sekitar Rp50 miliar dan belum lunas dibayar mantan Gubernur DKI Jakarta itu.
"Saya kira belum (lunas) barangkali yah," ucap Erwin Aksa.
Erwin Aksa mengungkap, draf perjanjian tersebut dibuat pengacara Sandiaga Uno dan disaksikan mantan wakil presiden, Jusuf Kalla (JK).
"Pak JK sendiri yang menasehati kita kok," imbuh Erwin.
Terkait kebenaran isu yang dihebuskan elite Partai Golkar ini, hingga saat ini Tribunnews masih berusaha mendapatkan konfirmasi ke sejumlah pihak, termasuk Anies Baswedan.
Tanggapan Demokrat
Merespons isu ini, Deputi Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat Kamhar Lakumani menyatakan, pihaknya menghormati setiap pendapat.
Menurut Kamhar Lakumani, hal tersebut harus didasari bukti agar tidak menjadi isu liar yang tak bisa dipertanggungjawabkan.
"Kami dari Demokrat sangat menghormati pendapat dan hak bicara setiap orang, tapi harus bisa dipertanggung jawabkan, jangan malah jadi isu liar yang tak kunjung dibuktikan," ujar Kamhar, dikutip dari Tribunnews, Minggu (5/2/2023).
Kamhar juga menyinggung pernyataan Fadli Zon terkait Pilkada terhadap Anies Baswedan.
Jika Fadli Zon menganggap ada pelanggaran, sebaiknya dibuka saja, bukan malah menjadikan isu liar.
"Sama seperti soal surat perjanjian di pilkada, kenapa bang Fadli Zon tidak buka saja ke publik kalau memang ada suratnya dan ada pelanggaran," ujarnya.
Serangan ke Anies Baswedan

Kamhar justru menilai, beragam tudingan ke Anies Baswedan hanya bagian dari serangan yang biasa dilancarkan lawan politik.
"Kami yakin ini hanya serangan biasa yang dilancarkan, karena tak ada hal substansi lain yang lebih berkualitas yang bisa diserang dari sosok Anies Baswedan," tukasnya.
Partai Demokrat menjadi salah satu partai yang mengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden 2024.
Partai Demokrat bersama Partai NasDem dan PKS resmi menyatakan dukungan ke mantan Gubernur DKI Jakarta itu.
Ketiga partai ini membentuk Koalisi Perubahan.
Kata Pengamat Politik

Sementara itu, pengamat politik Bawono Kumoro mengaku heran dalam dua minggu terakhir banyak pihak beramai-ramai membuka rahasia Anies.
Antara lain dari Sandiaga Uno soal Anies Baswedan dengan Prabowo Subianto.
Kemudian Wakil Ketua Umum Partai Golkar Erwin Aksa mengungkap soal utang Anies ke Sandiaga Uno.
"Apakah lontaran dari Erwin Aksa dan Sandiaga Uno ini merupakan bagian dari desain untuk mulai melakukan serangan politik terbuka terhadap mantan gubernur DKI Jakarta itu?" kata Bawono kepada Tribunnews.com, Senin (6/2/2023).
"Boleh jadi hal itu merupakan bagian dari cara untuk mendelegitimasi Anies Baswedan secara etik di mata publik," katanya.
Selama ini Anies Baswedan dikenal sebagai pribadi sangat mengedepankan kesantunan dalam bersikap dan berpolitik.
Peneliti Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia ini memberikan saran agar Anies Baswedan tetap diam dan tidak menanggapi isu tersebut.
Serta fokus melakukan kerja politik dalam rangka mempersiapkan Pilpres 2024.
Kini dia sudah mendapatkan tiket untuk maju sebagai calon presiden untuk Pilpres 2024.
"Anies lebih baik diam dan tetap berfokus untuk terus melakukan safari politik mengunjungi daerah-daerah di Indonesia."
"Beban pembuktian isu yang beredar terletak pada pihak-pihak mengungkap hal tersebut," imbuh Bawono.
Bawono juga menguraikan alasan Anies mendapatkan serangan politik jelang Pilpres 2024.
Menurutnya, Anies merupakan sosok yang potensial dan sangat diperhitungkan para kompetitornya.
"Tentu saja serangan politik massif terhadap seorang kandidat secara tidak langsung memberikan pesan bila kandidat itu merupakan kandidat potensial sangat diperhitungkan kompetitor," katanya.
Serangan serupa juga pernah dialami Joko Widodo saat kali pertama mencalonkan diri pada tahun 2014 lalu.
(*)
Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Isu Utang Rp50 M ke Sandi Dinilai jadi Serangan Politik, Saran Pengamat untuk Anies: Lebih Baik Diam.
Ganjar Pranowo Ogah Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, Piih Jadi Oposisi |
![]() |
---|
Sandiaga Uno Ogah Berandai-andai Masuk Kabinet Prabowo-Gibran |
![]() |
---|
Alasan MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, Din Syamsuddin Sebut Ini Bukan Kiamat |
![]() |
---|
Alasan MK Tolak Gugatan Pilpres 2024 Anies-Muhaimin Soal Pencalonan Gibran Hingga Bansos Jokowi |
![]() |
---|
KPU Lombok Timur Terima Gugatan PHPU TPN Ganjar-Mahfud di 6 TPS |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.