Pengamat Politik Nilai Perindo Terkesan Lupakan Jasa Lalu Athari

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Lalu Helmi

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Posisi Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Perindo Nusa Tenggara Barat (NTB) resmi berganti.

Ketua sebelumnya yakni Lalu Athari Fahtullah digantikan oleh suami Wakil Gubernur NTB, Khairul Rizal.

Khairul Rizal sendiri merupakan eks kader dan anggota DPRD NTB fraksi Partai NasDem yang baru saja menerima surat pemberhentian.

Khairul Rizal telah secara resmi menerima SK pengangkatan dari DPP Partai Perindo yang diserahkan langsung oleh Ketua Umum Hary Tanoesoedibjo, pada Jumat (27/1/2023).

Baca juga: Setelah Dipecat Nasdem, Suami Wakil Gubernur Pimpin Perindo Nusa Tenggara Barat

Sebelumnya, Lalu Athari Fathullah menjabat Ketua DPW Perindo NTB sejak 22 Januari 2022 silam.

Lalu Athari berhasil membawa Partai Perindo lolos verifikasi faktual sebagai peserta pemilu 2024.

Pengamat politik Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram Dr Ihsan Hamid memberikan analisanya perihal pergantian poisisi Ketua DPW Perindo NTB dari Lalu Athari ke Khairul Rizal.

Doktor Ilmu Politik itu menuturkan bahwa gelagat yang ditunjukkan Partai Perindo dalam proses pergantian ini tidak berpedoman kepada prinsip etika dalam kaderisasi partai politik.

Baca juga: Daftar Caleg Pemilu 2024 Partai Perindo dari Kalangan Artis

Pasalnya, kata Ihsan Hamid, figur yang ditunjuk untuk menjadi pengganti adalah bukan kader internal yang telah bahu-membahu membesarkan Partai Perindo.

Apalagi, Lalu Athari dilihatnya sebagai salah satu deklarator Partai Perindo di NTB sejak 2014.

"Saya kira memang dalam batas tertentu kalau komunikasi internal itu sudah terjalin, sebenarnya kaderisasi kepemimpinan di parpol itu wajar-wajar saja. Cuman ini tetap akan dibaca tidak normal, tidak prosedural," ungkapnya.

"Mengapa? Karena yang menggantikan ini bukan orang internal yang sudah lama, tapi ini kan dibaca lebih kepada upaya patron klien,  ada usaha dari awal ketika gerbong NWDI berpindah ke Perindo. Yang ditandai dengan bergabung TGB. Sejak awal memang hal semacam ini dikhwatarkan oleh banyak kalangan. Pasti akan terjadi pergantian posisi kepengurusan yang stratetgis," sambungnya.

Baca juga: Elektabilitas Ganjar Pranowo di Jakarta Dikalahkan Anies Baswedan, Prabowo Subianto Nomor Tiga

Kalau bicara hal etis, kata Ihsan Hamid, sebetulnya hal wajar kalau kemudian pergantian itu diberikan kepada kader internal yang sudah lama berkontribusi bagi pergerakan politik Perindo di NTB.

Doktor Ilmu Politik jebolan UIN Syarif Hidayatullah itu melihat pergantian ini menjadi kurang wajar ketika proses kaderisasi tidak pernah dilakukan oleh pegantinya.