Partai Gelora Nilai Pemilu Proporsional Tertutup Melemahkan Demokrasi

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Lalu Helmi

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Jajaran elite Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Partai Gelora Indonesia memberikan komentar perihal wacana pemilu proporsional tertutup.

Setelah sebelumnya Wakil Ketua Umum Partai Gelora (Waketum) Fahri Hamzah, kali ini giliran Ketua Bidang Pengembangan Teritorial (Bangter) IV DPN Partai Gelora yang menaungi wilayah Kalimantan dan Bali Nusra H Rofi Munawar memberikan pandangan.

"Pertama pandangan Partai Gelora sebagaimana yang disampaikan Pak Fahri Hamzah sebagai Waketum yang juga merupakan representasi partai, kita menginginkan agar jangan sampai proporsional tertutup," katanya saat ditemui di Mataram, pada Rabu (11/1/2023).

Mantan anggota DPR RI dua periode itu menilai pemilu proporsional tertutup merupakan suatu kemunduruan.

Baca juga: KPU Lombok Timur Terima Anggaran Rp30 Miliar untuk Pemilu 2024

Seharusnya, jika dulu Indonesia pernah menganut sistem pemilu proporsional tertutup, kemudian sekarang proporsional terbuka, maka lanjutan selanjutnya adalah distrik.

"Jangan malah mundur ke tertutup lagi," ujarnya.

Namun, H Rofi Munawar tetap melihat wacana tersebut dari sisi positif-negatif.

Namun, dirinya berkeyakinan jika semua pihak melihat dari sisi demokratisasi, maka tentu proporsional terbuka yang lebih demokratis.

Baca juga: 2.690 Calon Anggota PPS Pemilu 2024 di Lombok Timur Ikuti Tes CAT

"Saya mungkin lebih kepada 'zona nyaman' saja. Kalau partai gelora kan inginnya tantangan," tukasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah mengkritik partai yang mendukung sistem pemilihan proporsional tertutup untuk pemilihan legislatif atau Pileg 2024. Dia menyebut partai-partai itu haus kekuasaan.

Fahri mengatakan dalam benak mereka yang terpikir hanya menang dan bisa berkuasa, serta tidak peduli apakah hal itu diperoleh secara demokratis atau tidak.

"Partai-partai ini hanya haus kekuasaan, tetapi tidak mau berpikir. Saya kira ini harus menjadi wake up call (panggilan untuk membangunkan seseorang, red) bagi kita, bahwa sistem totaliter ingin diimplan secara lebih permanen di dalam negara kita. Ini berbahaya sekali," kata Fahri dalam keterangannya, Jumat (30/12/2022).

Fahri juga mengkritik Ketua KPU Hasyim Asy'ari soal peluang penerapan sistem pemilihan proporsional tertutup untuk pileg. Dia menduga pernyataan Hasyim didorong oleh partai tertentu untuk melanggengkan kekuasaannya.

"Kalau betul Ketua KPU (Hasyim Asyari) didorong partai politik untuk mengakhiri pencoblosan nama calon pejabat, khususnya wakil rakyat yang kita pilih. Itu artinya, kita sudah masuk era politik partai komunis, yang ingin menguasai dan mengontrol seluruh pejabat publik, khususnya anggota legislatif," kata Fahri.

Dia khawatir penerapan sistem pemilu proporsional tertutup hanya akan membuat posisi partai semakin besar di mata negara.

Sebab, partai memiliki wewenang penuh untuk menentukan nomor urut untuk kader-kader mereka dalam pemilu.

Bergabung dengan Grup Telegram TribunLombok.com untuk update informasi terkini: https://t.me/tribunlombok.