Berita Viral

Masjid Al Jabbar Tuai Kontroversi, Ridwan Kamil Sebut Tetap Urusi Transportasi Massal: Butuh Proses

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dianggap lebih memilih membangun Masjid Al Jabbar ketimbang transportasi publik. Kini, Ridwan Kamil angkat bicara.

Penulis: Irsan Yamananda | Editor: Irsan Yamananda
Istimewa via TribunJabar
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dianggap lebih memilih membangun Masjid Al Jabbar ketimbang transportasi publik. Kini, Ridwan Kamil angkat bicara. 

TRIBUNLOMBOK.COM - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menjadi sorotan setelah menjawab kritik salah satu warganet.

Setelah memberikan jawabannya, Ridwan Kamil justru dinilai lebih memilih pembangunan Masjid Al Jabbar ketimbang transportasi publik di Jawa Barat.

Kini, Ridwan Kamil memberikan jawaban mengenai transportasi massal melalui akun Instagram miliknya.

Ia mengunggah ulang postingan mengenai Angkutan Massal Bandung Raya Go Green di Terminal Leuwi Panjang.

Melalui caption video, ia menyebut jika berita soal kinerja baik biasanya hanya sedikit yang berkomentar.

"Implementasi Transportasi Massal Bandung Raya sedang proses implementasi. BRT dengan Bus Listrik sudah didistribusikan," tulis Ridwan Kamil seperti dikutip dari akun Instagram miliknya.

"Akan ada ketidaknyamanan selama proses konstruksi BRT line di tahun 2023 ini. Kombinasi BRT, LRT dan Cable Car," tambahnya.

Ia lantas membeberkan proses perjalanan proyek tersebut.

"Selama ini adalah dinamika menyatukan kesamaan hak dan tanggung jawab dari 5 Kota /Kabupaten agar sama-sama berkontribusi," tulis pria yang akrab disapa Kang Emil.

Menurutnya, Jawa Barat berbeda dengan DKI Jakarta yang bisa langsung diputuskan oleh Gubernur.

"Wilayah cekungan Bandung ini butuh payung hukum yag komprehensif bersama para walikota dan bupati," ungkapnya.

"Berproseslah yang namanya Badan Pengelola Cekungan Bandung (BPCB), yang CEO nya akan dilantik dalam waktu dekat. Kewenangannya ada 3: Koordinasi Tata Ruang, Masalah air dan banjir dan TRANSPORTASI MASAL," tambahnya.

Ridwan Kamil membantah jika pihaknya tidak mengerjakan masalah transportasi massal.

Menurutnya, masalah tersebut membutuhkan proses untuk diselesaikan.

Baca juga: Ini Daftar Masjid yang Dirancang Ridwan Kamil, dari Indonesia hingga Palestina

"Jadi urusan transportasi masal bukan tidak dikerjakan, tapi butuh proses membentuk rumah bersama yang tidak sederhana. Dan implementasinya akhir tahun lalu sudah dimulai," tulisnya.

Pembangunan Masjid Al Jabbar Tuai Kontroversi

Perdebatan antara seorang warganet dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil tengah viral di media sosial.

Si warganet dan Ridwan Kamil tengah berdebat mengenai pembangunan Masjid Al Jabbar yang terletak di Kota Bandung, Jawa Barat.

Hal tersebut diunggah oleh Ridwan Kamil melalui akun Instagram miliknya.

Dalam unggahan yang dimaksud, tampak akun @outstandjing mengakui bahwa membangun masjid merupakan perbuatan yang mulia.

Namun, ia menyoroti pembangunan masjid menggunakan dana APBD.

"Pembayar pajak itu berbagai kalangan, akad dan niat bayar pajak bukan akad dan niat wakaf," tulisnya.

"Kalau di agama Islam, tidak sembarang dana bisa dipakai untuk mesjid," imbuhnya.

Menanggapi hal tersebut, Ridwan Kamil mengatakan bahwa penggunaan dana negara merupakan kesepakatan bersama.

Pria yang akrab disapa Kang Emil itu menambahkan bahwa penggunaan dana negara telah melalui musyawarah bersama rakyat dalam forum Musrenbang.

"Itulah kenapa, kita memilih demokrasi. Dimana rakyat bisa menitipkan aspirasi melalui pemda atau sistem perwakilan yaitu DPR/D," tulis Kang Emil.

"Masjid, Gereja, Pura semua BISA dibiayai negara selama itu disepakati eksekutif dan legislatif," tambahnya.

Ia lalu menceritakan mengenai Masjid Istilal yang mendapatkan biaya Rp 7 miliar pada tahun 1961 melalui APBN.

Lalu, APBD di wilayah mayoritas nasrani juga dialokasikan untuk gereja.

Sementara di Bali, lanjut Kang Emil, APBD dan APBN dipakai untuk membangun kawasan ibadah Pura.

Baca juga: Gaduh Netizen Singgung Masjid Al Jabbar Dibangun Pakai APBD, Ridwan Kamil Flashback Awal Aspirasinya

"Jika akang senang isu transportasi publik dan tidak suka masjid, silakan saja" tulisnya.

Ia lalu menyoroti pernyataan mengenai wakaf.

"Betul. Kewajiban anda adalah membayar pajak, namun hukum positif mengatakan, penggunaannya adalah wilayah kewenangan penyelenggara negara," ungkapnya.

"Flashback. Jutaan warga Jawa Barat melalui berbagai ormas Islam menitipkan aspirasi rakyat Jawa Barat agar dibangun Masjid Raya Provinsi sejak 7 tahun yang lalu. Karena selama ini Masjid Raya Provinsi mengkudeta masjid Agung Kota Bandungm" tambahnya.

"Dan itulah yang kami lakukan: memenuhi dan membangun aspirasi rakyat," imbuhnya lagi.

Tak berselang lama, unggahan tersebut mendapatkan berbagai tanggapan oleh warganet.

Sang warganet kemudian membalas lagi di kolom komentar.

"Padahal keberadaan angkutan umum di Jawa Barat sangat memprihatinkan. Modernisasi dan elektrifikasi Kereta Bandung Raya masih belum terwujud, padahal rencana sejak 2013. Apalagi yang masih mengawang-awang seperti LRT, Monorel, Cable Car, Metro Capsule, atau apalagi, Kang Emil lebih hapal," tukas @outstandjing.

Kemudian Ridwan Kamil menjawab, "Akang selalu berargumen di bab urusan transportasi publik. Urusan yang harus dibiayai APBD itu ada ratusan urusan," ujar RK.

Ridwan Kamil kemudian juga terlihat curhat di Twitter miliknya.

Ia menyinggung para warganet yang julid.

"Berinteraksi di media sosial pasti penuh dinamika. Apapun platformnya. Sukanya di Twitter silakan. sukanya di IG di tiktok silakan. Tdk ada satu platform lebih superior dari yang lain. Yg penting silakan kritisi/dialog. Dalam dialog selalu ada respon bijak, datar bahkan kasar," cuit Ridwan Kamil.

"Saya berdialog dg @Outstandjing di IG kerena memang rutinitas update di sana, kemudian di mirror di twitter. Debat dengan kritikus? Selalu coba direspon, tapi tdk perlu panjang kali lebar ala twitwar. Saya cukup menyampaikan hak jawab saya. Setelahnya, pemirsa simpulkan masing2," akunya di cuitan yang lain.

"Kenapa netizen pada julid suka ngerujak? Ya itulah masalah kita bersama. Bahkan juara terkasar se Asia Pasifik. Tipe begitu ada di kelompok mana-mana. Pemilik akun tidak ada daya mengontrol jempol follower. Yang ada adalah konsisten mengedukasi agar selalu sopan penuh adab," tulis Kang Emil.

"Pengamatan saya, seringkali yang dibahas “too much focusing on style over substance”. Apalagi fenomena akun2 bodong atau akun nol posting selalu meriuhkan hal-hal non substanstif, Padahal substansi debatnya sudah dibahas dan saling berargumentasi dengan baik. Hatur Nuhun," pungkasnya.

(TribunLombok)

Sumber: Tribun Lombok
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved