Ridwan Kamil Menjawab Soal Transportasi Publik: "Sedang Proses Implementasi"

TRIBUNLOMBOK.COM - Setelah dikritik keliru fokuskan APBD ke pembangunan masjid alih-alih fasilitas umum seperti transportasi publik, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil unggah program Transportasi Massal.

Dalam postingan Instagram pribadinya pada Kamis (5/1/2023), Ridwan Kamil bagikan jawaban melalui konten dari sebuah pertanyaan yang dilontarkan kepadanya: "Mana transportasi massal?" tulis RK mengawali caption.

Ridwan Kamil menjelaskan, layanan transportasi publik yang dipertanyakan netizen baru-baru ini sedang dalam proses implementasi.

Seperti diketahui sebelumnya, Ridwan Kamil dianggap kontradiktif dengan pernyataannya satu dekade lalu yang menyebut, kota yang baik mementingkan tranposrtasi publik.

Baca juga: Debat Soal Masjid Al Jabbar, Ridwan Kamil Pernah Sebut Kota yang Baik Pentingkan Transportasi Publik

"Kota yang baik adalah kota yang menomorsatukan transportasi publik. Bukan sebaliknya," cuit Ridwan kamil, 12 Juni 2010.

Namun saat berdebat dengan netizen dengan akun @outstandjing terkait penggunaan APBD pada pembangunan rumah ibadah, Ridwan Kamil justru terkesan menghindar saat ditanya mengenai transportasi publik.

"Padahal keberadaan angkutan umum di Jawa Barat sangat memprihatinkan. Modernisasi dan elektrifikasi Kereta Bandung Raya masih belum terwujud, padahal rencana sejak 2013. Apalagi yang masih mengawang-awang seperti LRT, Monorel, Cable Car, Metro Capsule, atau apalagi, Kang Emil lebih hapal," tukas @outstandjing.

Kemudian Ridwan Kamil menjawab, "Akang selalu berargumen di bab urusan transportasi publik. Urusan yang harus dibiayai APBD itu ada ratusan urusan," ujar RK.

Baca juga: VIRAL! Sepasang Kekasih Diduga Berbuat Mesum di KRL, Perempuan Berjilbab Jadi Sorotan

Lantas melalui postingan terbarunya, Ridwan Kamil memperkenalkan program transportasi massal yang tengah dikembangkan kepemerintahannya.

Layanan transportasi massal atau publik itu disebut sebagai kombinasi BRT, LRT dan Cable Car.

Ia juga menjelaskan, selama ini pihaknya kesulitan menyatukan kesamaan hak dan tanggung jawab dari 5 Kota/Kabupaten (di Jawa Barat) agar sama-sama berkontribusi.

"Berbeda dengan DKI Jakarta yang bisa langsung diputuskan gubernur. Wilayah cekungan Bandung ini butuh payung hukum yang komprehensif bersama para walikota dan bupati," katanya.

Lalu RK menjelaskan bagaimana pembengunan Badan Pengelola Cekungan Bandung (BPCB); yang CEO-nya dilantik dalam waktu dekat.

Ia menyebut, kewenangan BPCB ada tiga: Koordinasi tata ruang, masalah air dan banjir dan transportasi masal.

"Jadi urusan transportasi masal bukan tidak dikerjakan, tapi butuh proses membentuk rumah bersama yang tidak sederhana. Dan implementasinya akhir tahun lalu sudah dimulai. Hatur nuhun," tutup Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil.

Bergabung dengan Grup Telegram TribunLombok.com untuk update informasi terkini: https://t.me/tribunlombok.