Partai Demokrat NTB Nilai Eksekusi Program DAK Dikbud 2022 Carut-marut

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Lalu Helmi

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Partai Demokrat NTB memberikan catatan khusus perihal pengerjaan program Dana Alokasi Khusus (DAK) di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB 2022.

Partai berlambang mercy itu mencatat sejumlah kejanggalan dalam proses penyaluran DAK Dikbud NTB 2022.

Sejak awal, sejumlah DAK Dikbud NTB menimbulkan persoalan yang berimplikasi terhadap keterlambatan pengerjaan hingga melewati batas waktu.

Melalui Badan Hukum dan Pengamanan Partai (BHPP) DPD Partai Demokrat NTB, partai yang dinakhodai Indra Jaya Usman itu membuka posko pengaduan DAK Dikbud NTB 2022.

Baca juga: Anggaran Dikbud Raib Rp110 Miliar, DPRD NTB Pertanyakan Komitmen Pemprov Atas Dana Pendidikan

Kepala Bidang BHPP Partai Demokrat NTB Imam Sofian menuturkan, pihaknya punya tanggung jawab moral kepada publik untuk mengawal kinerja pembangunan di NTB.

Pasalnya, pada Pilkada NTB 2018 silam, Partai Demokrat merupakan salah satu partai pendukung pasangan Zulkieflimansyah-Sitti Rohmi Djalilah.

"Kami ingin mereviu kesesuaian antara janji dan realisasi dalam kinerja pembangunan yang dilakukan Zul-Rohmi selama kepeminpinannya, khususnya di tahun 2022 ini. Salah satu yang kami nilai perlu dievaluasi adalah program DAK Dikbud ini," katanya di Kantor DPD Demokrat NTB pada Jumat (30/12/2022).

Sebagaimana diketahui, kata Imam Sofian, aroma adanya kejanggalan pada program DAK Dikbud NTB 2022 ini telah mulai terkuak sejak pertangahan tahun 2022. Yakni beredarnya bukti transfer yang diduga merupakan 'fee' proyek pemerintah pusat tersebut.

Setelah itu, publik juga mencium adanya dugaan praktek monopoli dalam proses penentuan supplier DAK Dikbud NTB 2022.

Penentuan supplier tersebut, dinilai tidak relevan dengan semangat memberdayakan UMKM lokal yang berada di areal terdekat dengan sekolah.

Gonjang-ganjing tersebut, kata Imam Sofian, berdampak pada lambannya eksekusi program di lapangan.

"Belum lagi kita bicara soal mutu pengerjaan. Atas dasar beberapa persoalan itulah kami membuka posko pengaduan. Silakan bagi yang merasa dirugikan atau menilai ada yang salah dalam program DAK ini, segara dilaporkan," jelasnya.

Setelah laporan diterima, pihaknya akan menindaklanjuti dengan melakukan verfikasi atau survei langsung di lapangan.

Dalam tahapan tersebut, BHPP Partai Demokrat akan melibatkan para ahli di bidangnya. Salah satunya alumni Fakultas Teknik Universitas Mataram (Unram) untuk memastikan spesifikasi program dikerjakan sesuai dengan aturan yang ada. Pihaknya pun menjamin identitas dari pelapor.

"Kami jamin identitasnya terjaga apakah mau dibuka atau tidak. Kita akan pilah informasinya dan bersama-sama mengawal ini," cakapnya.

Di tempat yang sama, Sekretaris Dewan Kehormatan DPD Partai Demokrat NTB Sulhan mengaku pihaknya ingin menjaga agar kepemimpinan Zul-Rohmi tidak mengahdirkan legasi yang buruk.

Pihaknya ingin memastikan bahwa eksekusi program yang direncanakan telah berjalan sesuai dengan aturan yang ada.

Sikap yang dijalankan Partai Demokrat, kata Sulhan merupakan bagian dari fungsi kontrol yang dapat dijadikan bahan evaluasi oleh pemerintah provinsi.

"Kita juga akan cek bunyi kontraknya. Pengerjaannya ini pasti tidak akan selesai dikerjakan sesuai dengan target yang ada," tandasnya.

Baca juga: DAK Fisik Dikbud NTB untuk SMK di Pulau Sumbawa Dimulai

Jikapun nanti, dalam perjalannya ditemukan bukti-bukti adanya pelanggaran, pihaknya bersama dengan para pelapor akan membawa persoalan tersebut ke ranah hukum.

Berikut beberapa catatan yang dihimpun Partai Demokrat NTB perihal data sekolah-sekolah penerima proyek DAK Dikbud NTB 2022 yang belum rampung pengerjaannya:

1. SMAN 3 Praya

Kepala SMAN 3 Praya, Sahnam mengaku jika pembongkaran atap untuk 6 kelas dilakukan baru-baru ini.

Dia mengaku, membongkar terlambat karena kemarin masih dipakai untuk proses belajar mengajar.

2. SMAN 1 Praya Barat

Kepala SMAN 1 Praya Barat, Hairil Anwar pesimistis pengerjaan DAK Dikbud NTB bisa rampung 31 Desember sesuai kontrak.

Mengingat, pemasangan lantai atau keramik dan pengecatan belum mulai dikerjakan.

Dia berharap, ada perpanjangan kontrak pekerjaan nantinya untuk penyelesaian proyek.

3. SMAN 2 Praya

Fasilitas di sekolah itu yakni, Rumlah menyinggung soal molornya pekerjaan DAK fisik tersebut.

Di mana, pekerjaan mulai dilakukan awal Oktober lalu dan harus diselesaikan 31 Desember sesuai jadwal.

Menurutnya, idealnya pekerjaan ini bisa tuntas dalam kurun waktu 3 bulan.

4. SMAN 11 Mataram

Sekolah ini pun sempat viral karena berseliweran bukti transfer sejumlah Rp 75.000.000 yang diduga merupakan fee DAK.

Hingga saat ini, para pekerja di sekolah tersebut masih berjibaku untuk menyelesaikan.

Semua ruang memang sudah beratap dan sebagian telah dipasangkan keramik dan dicat.

Koordinator Tata Usaha (TU) SMAN 11 Mataram Takdir Saptawibawa meminta ada penambahan waktu sampai dengan Januari 2023.

5. SMKN 5 Mataram

Sekolah ini mendapat guyuran anggaran Rp 1.009.620.000 dari dana alokasi khusus (DAK) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi NTB.

Sampai saat ini, para pekerja masih berjibaku memasang keramik, pintu, jendela, dan plester.

Meski sudah beratap, namun pemasangan plafon dan pengecatan belum dilakukan.

Kepala SMKN 5 Mataram, Istiqlal berharap proyek dengan ukuran 9x30 meter itu bisa selesai 31 Desember.

6. SMKN 2 Praya Tengah

Di sekolah ini masih tahap plester tembok.

Pemasangan plafon, keramik serta kaca dan jendela belum dilakukan.

"Masalah DAK ini sedari awal sudah ramai. Partai Demokrat pun berinisiatif untuk bersama-sama mengawal penuntasan DAK ini dengan membuka posko pengaduan via WA dan ponsel kepada masyarakat," kata Sulhan.

Adapaun narahubung pengaduan DAK Dikbud NTB dapat disampaikan melalui nomor +6287865811223 (Telp/WA) atas nama Dr Imam Sofyan.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTB Aidy Furqan yang dikonfirmasi perihal ini belum memberikan jawaban apapun.

(*)