BPS NTB Wanti-wanti Agar Sensus Pertanian 2023 Tak Dikaitkan dengan Momen Politik

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Lalu Helmi

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Badan Pusat Statistik (BPS) akan menggelar Sensus Pertanian 2023 mendatang.

Kepala BPS NTB Wahyudin mewanti-wanti agar Sensus Pertanian 2023 sama sekali tidak dikaitkan dengan momen (kontestasi) politik.

Pasalnya, 2023 nantinya telah memasuki tahun politik.

Lebih spesifik lagi, waktu pelaksanaan Sensus Pertanian 2023 akan dilangsungkan saat momen-momen padat menyongsong Pemilu 2024.

Sensus Pertanian 2023 ini yang ke-7 yang dilaksanakan setelah Indonesia merdeka.

Baca juga: Kepala BPS: NTB Berpotensi Alami inflasi Dua Digit di Akhir Tahun

Sensus Pertanian pertama kali dilakukan pada 1963 silam, dan tetap dilakukan setiap 10 tahun sekali.

Menurut jadwal, Sensus Pertanian 2023 akan dihelat pada Mei-Juni 2023.

Wahyudin berkaca dari sejumlah sensus yang dilakukan sebelumnya, terutama di momen-momen politik.

Masyarakat sering mengira bahwa petugas sensus yang datang untuk mendata akan melakukan kampanye politik.

Karena termakan isu tersebut, kata Wahyudin, banyak di antara masyarakat yang tidak ingin memberikan datanya.

"Padahal sama sekali tidak ada hubungannya. Karena sudah masuk musim kampanye, nanti tim kami yang turun dikira juga mau kampanye. Itu yang kita hindari," Wahyudin saat ditemui pasca kegiatan rakor menyambut Sensus Pertanian 2023, Senin (19/12/2022).

"Banyak warga yang tidak mau didatangi, itu yang kita khawatirkan. Sehingga datanya enggak jelas," sambung Wahyudin.

Saat ini, pihaknya fokus melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat menangkal isu-isu liar terkait kegiatan Sensus Pertanian 2023 agar tidak dikaitkan dengan kontestasi politik.

Wahyudin meminta keterlibatan dan partisipasi masyarakat untuk sukarela melayani petugas Sensus Pertanian 2023.

Hal ini semata-mata demi memotret keadaan nyata aspek pertanian di masyarakat.

"Kami mohon partisipasi seluruh warga kita, untuk dapat menjadi responden kemudian memberiman data yang dbutuhkan sesuai dengan keadaanya yang senyata-nyatanya," cakapnya.

Pemetaan Pertanian

Hasil Sensus Pertanian 2023, kata Wahyudin akan menjadi acuan pemerintah dalam pengambilan kebijakan serta perencanaan pembangunan khususnya di sektor pertanian.

Sensus Pertanian 2023, akan menjaring setidaknya tujuh sub-sektor pertanian.

Di antaranya tanaman pangan, holtikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, dan jasa pertanian.

Baca juga: Pemda Lombok Timur Akan Perbarui Data Masyarakat Miskin Melalui Sensus BPS

Adapun jumlah petugas pendataan yang dibutuhkan dalam Sensus Pertanian 2023 yakni sebanyak 8638 orang.

Jumlah itu berkurang dibandingkan dengan jumlah petugas pendataan saat pendataan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) yang menyerap sekitar 9.126 petugas.

Wahyudin menuturkan kontribusi sektor pertanian terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) NTB dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan.

"Kita belum tahu jumlah peningkatan dari sensus terkahir 2013 ke sekarang. Karena banyak yang alih profesi, dari petani ke yang lain, tapi yang jelas kontribusi sektor pertanian ke PDRB juga semakin menurun ini. Dulu 35 persen sekarang sudah 22 persen," terang Wahyudin.

Kepala BPS NTB menyebut jumlah petani rumah tangga di NTB ada di kisaran angka 1,2 juta dari totak 1,7 jumlah rumah tangga.

(*)