PDIP Kota Mataram Buka Posko Pengaduan Rekrutmen PPPK Guru dan Nakes 2022
DPC PDI Perjuangan Kota Mataram telah memperoleh instruksi dari DPP terkait pengawalan proses dan seleksi PPPK 2022
Penulis: Lalu Helmi | Editor: Wahyu Widiyantoro
lihat foto
“Maka tahun ini kami membuat kebijakan untuk ASN di Papua, 80 persen diisi orang Papua, 20 persen dari luar, karena kalau banyak diisi dari luar, nanti pindah lagi, Papua-nya kosong. Begitu, ya,” ujar Azwar.
Ia menjelaskan, pemerintah setiap tahunnya menyediakan kuota bagi honorer dan tenaga kesehatan agar bisa diangkat sebagai ASN.
Terlebih, lanjut Azwar, pemerintah era Jokowi tentu mengupayakan para guru honorer bisa diangkat sebagai ASN. Sebab, hal itu menjadi amanat konstitusi.
“Ini ada undang-undang lima tahun lalu (yang disahkan), lima tahun lalu ada UU bahwa untuk meningkatkan ASN yang profesional dan baik, itu harus ditata. Kalau enggak, nanti ASN kita honorer semua, padahal ada fresh graduate yang sekarang lulus kurang lebih 300 ribu perlu ditampung,” tandas Azwar Anas.
(*)
