PDIP Kota Mataram Buka Posko Pengaduan Rekrutmen PPPK Guru dan Nakes 2022

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Lalu Helmi

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Mataram Made Slamet memastikan pihaknya akan menjembatani pengaduan rekrutmen PPPK guru dan tenaga kesehatan 2022.

Menurut Made, pihaknya telah meminta fraksi PDIP DPRD Kota Mataram untuk bergerak mengawal proses dan seleksi PPPK 2022.

"Kami juga sudah membuka Posko Pengaduan bagi guru honorer dan Nakes peserta seleksi PPPK yang merasa dirugikan atau dizholimi. Jadi, terbuka, mereka melaporkan ke kantor DPC PDI Perjuangan Kota Mataram," ujar Made, Kamis (8/12/2022).

Anggota DPRD Provinsi NTB Dapil Kota Mataram itu, mengaku bahwa, pihaknya telah memperoleh instruksi dari DPP terkait pengawalan proses dan seleksi PPPK 2022.

Baca juga: 507 Honorer NTB Lulus Seleksi PPPK Tapi Belum Terima SK, Komisi V DPRD NTB Akan Panggil BKD

Pasalnya, lanjut Made, kebijakan Presiden Jokowi yang sudah diumumkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Abdullah Azwar Anas itu, sangat mulia.

Hal ini merupakan buah konsistensi Jokowi yang sejak awal menjadikan pendidikan dan kesehatan sebagai perioritas utama dalam pembangunan nasional selama ini.

"Jadi, sangat tidak etis manakala program mulia Pak Presiden ini nantinya ada pihak-pihak yang menyalahgunakannya di daerah, Maka, sebagai kader partai, kami wajib untuk mengawal proses ini dari awal hingga akhir," urainya.

"Salah satunya, dengan menyiapkan Posko Pengaduan jika ada guru honorer ataupun nakes yang sudah lama berkerja tapi enggak diusulkan, tentunya ini menjadi konsen partai untuk memperjuangkan nasib mereka," papar Made.

Sebelumya, pemerintah memastikan akan memperjuangkan nasib para pegawai dengan status honorer, yakni guru dan tenaga kesehatan agar dapat menjadi PPPK dalam seleksi tahun 2022.

“Sebenarnya yang menjadi prioritas sesuai program presiden, pendidikan dan kesehatan akan kami tuntaskan PPPK-nya. Tahun ini total pengangkatan 1.086.000. Sebanyak 983 ribu di antaranya di daerah,” kata Menpan RB, Abdullah Azwar Anas.

Mantan Bupati Banyuwangi itu, mendaku, bahwa pemerintah menyiapkan formasi besar dalam merekrut Aparatur Sipil Negara (ASN).

Namun, ada formasi khusus ketika pemerintah merekrut ASN di Papua.

“Formasi khusus untuk di Papua dan sesuai arahan Presiden, Papua perlu mendapatkan perhatian,” ucap Azwar.

Politisi PDIP itu, mengatakan, formasi khusus perlu diterapkan agar tidak terjadi kekosongan saat pemerintah merekrut ASN di Papua.

Baca juga: 1.511 Guru Honorer di Lombok Tengah Berebut 742 Formasi PPPK 2022