Bupati Lombok Timur Ancam Copot Kepala Dinas yang Gagal Capai Target PAD Tahun 2023

Di sisi lain, Sukiman Azmy juga akan menyiapkan penghargaan bagi Kepala OPD yang berhasil mencapai target PAD

TRIBUNLOMBOK.COM/AHMAD WAWAN SUGANDIKA
Bupati Lombok Timur H M Sukiman Azmy mengancam akan mencopot kepala dinas yang tidak mampu mencapai target PAD 2023. 

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Ahmad Wawan Sugandika

TRIBUNLOMBOK.COM, LOMBOK TIMUR - Capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lombok Timur pada tahun 2022 ini belum bisa mencapai target.

Bupati Lombok Timur H Sukiman Azmy bahkan mengancam akan mencopot kepala dinas yang tidak mampu mencapai target PAD 2023.

Sukiman Azmy akan menyiapkan penghargaan bagi Kepala OPD yang berhasil mencapai target PAD.

"Bagi yang berkinerja buruk dengan alasan yang tidak masuk akal kita akan eveluasi, kita akan carikan pengganti, yang orangnya progresif tindakannya progresif," ucap Bupati dikonfirmasi TribunLombok.com, Rabu (7/12/2022).

Baca juga: Dibanding 2021, Capaian PAD 2022 Lombok Timur Meningkat 63 Persen

Bupati menyebutkan, PAD itu sendiri merupakan satu-satunya harapan pemasukan Pemkab Lombok Timur.

Meski tahun depan Dana Alokasi Umum (DAU) yang diterima Pemkab Lombok Timur dengan jumlah yang sama seperti tahun lalu namun penggunaan sudah terarah.

Salah satu penggunaan dana DAU yang diarahkan ialah untuk menggaji tengah PPPK.

Sehingga satu-satunya harapannya untuk bisa menjalankan program Pemkab Lombok Timur ialah dana yang bersumber dari PAD.

"Kemarin gaji P3K itu kami harapkan dari pusat. Tapi kan diambil dari dana DAU, " ujarnya.

Disebutkan saat ini banyak juga sumber PAD Lombok Timur yang diambil alih oleh pemerintah pusat dan Pemrov NTB.

Seperti izin mendirikan bangunan (IMB) yang sebelumnya di kelurkan oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

Izin galian C, pengelolaan pulau dan pengelolaan hutan namun saat ini sudah diambil alih oleh Pemprov NTB sehingga itu berdampak terhadap capaian PAD Lombok Timur.

Dengan banyaknya sumber PAD yang diambil alih Pemprov dan Pemerintah Pusat, Sukiman dirinya berharap kepada semua OPD bisa lebih berinovasi dan kreatif dalam menggali sumber-sumber PAD agar target tersebut bisa tercapai.

"Contoh Bapenda potensi penagihannya sudah jelas, cuman cara menagihnya yang lebih progresif. Tidak mungkin seorang PNS yang turun langsung menagih perusahaan perusaan besar tanpa tangan-tangan berkuasa, makanya sekarang kami jalan bersama kejaksaan," pungkasnya.

(*)

Sumber: Tribun Lombok
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved