Pupuk Langka, Pestisida & Benih Mahal, Mahasiswa Donggo Demo Kantor Gubernur dan Polda NTB

"Kepada masyarakat Bima dan Dompu dijanjikan bangun pabrik pakan pada tahun 2020. Kata pemerintah anggaran sudah disiapkan pada tahun 2021. Di mana pabrik pakan Bima? Hanya ada di kata-kata manis Gubernur," tegasnya dalam membacakan pernyataan sikap aksi tersebut.

Kordinator Umum Aksi Himasdom itu meminta gubernur bertanggung jawab dalam mewujudkan kesejahteraan petani.

"Lima tahun NTB Gemilang, petani dapat apa? Untuk urusan pupuk, Pemprov NTB tidak bisa selesaikan masalah pokoknya," sindirnya.

Dalam tuntutannya, mahasiswa mendesak gubernur NTB serius mengatensi kasus mafia pupuk subsidi.

Kemudian menuntut gubernur NTB memperjuangkan peningkatan kuota Pupuk Subsidi di NTB.

Mengawasi penjualan bibit jagung dan pestisida, melobi Kementerian Pertanian untuk pengadaan bibit jagung berkualitas untuk petani.

Mahasiswa juga menuntut Gubernur NTB memperjelas pembangunan Pabrik Pakan dan Industrialisasi Sektor Pertanian.

Serta menuntut Gubernur NTB bertanggung jawab menyelesaikan persoalan yang dihadapi petani dan memprioritaskan kesejahteraan petani.

Desak Kapolda Bongkar Mafia Pupuk di Bima dan Dompu

Selain unjuk rasa di kantor gubernur, mahasiswa juga melakukan aksi di depan markas Polda NTB.

Mereka menyoroti penanganan kasus penyelewengan pupuk bersubsidi di Bima dan Dompu.

Mahasiswa menilai Kapolda NTB Irjen Djoko Poerwanto tidak serius menangani kasus yang sudah setahun lebih berjalan.

Padahal, Ditreskrimsus Polda NTB telah menaikan kasus pupuk tersebut ke tahap penyidikan.

“Kapolda tidak punya niat baik dan ketegasan membongkar mafia pupuk yang bercokol di Bima dan Dompu selama beberapa tahun terakhir. Kapolda tidak punya kepedulian memberikan jaminan kepastian dan keadilan hukum untuk petani,” sorot Kordinator Lapangan (Korlap) Aksi Himasdom, Novel Amidin dalam orasinya.

Ia mengungkapkan, hampir satu dasawarsa petani NTB dicekik mafia pupuk subsidi.