Pemilik Ruko di Bantaran Sungai Padolo Ogah Diganti Rugi dengan Rumah di Kadole

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Atina

TRIBUNLOMBOK.COM, KOTA BIMA - BPBD Kota Bima mengklaim sejumlah pemilik rumah toko (Ruko) di bantaran Sungai Padolo setuju untuk direlokasi.

"Berdasarkan laporan dari Pak Lurah Paruga, beberapa pemilik ruko sudah setuju," ungkap Plt Kalak BPBD Kota Bima, Sukarno saat ditemui TribunLombok.com di halaman kantor Lurah Dara.

Sukarno menyebutkan, sudah ada 2 pemilik ruko yang didatangi oleh Lurah Paruga yakni H Syafruddin pemilik Ruko pada sisi barat jembatan dan pemilik Toko Sadar yang berada di sisi timur jembatan.

Wartawan kemudian menghubungi secara terpisah, satu dari 2 pemilik Ruko ini.

Baca juga: Pembongkaran Rumah di Bantaran Sungai Padolo Kota Bima Gagal

H Syafruddin mengakui, ia ditemui oleh Lurah Paruga, serta perwakilan RT dan RW, Minggu (6/11/2022) malam.

"Kemarin malam datang RT, RW dan Lurah Paruga silaturahmi. Terus cerita akan ada relokasi itu," kata H Syafruddin, Senin (7/11/2022).

Kemudian ia mengaku, baru mendengar soal relokasi karena selama ini tidak pernah ada surat pemberitahuan, atau pun pihak pemerintah yang mendatanginya.

"Ya saya jawab, kalau saya baru dengar ini soal relokasi," aku Bupati Bima periode 2000-2005 ini.

Menurutnya, harus ada pertemuan atau bersurat terkait relokasi tersebut.

Kendati demikian, Bupati ke 7 Kabupaten Bima ini tetap menyetujui apabila relokasi tersebut ditujukan untuk kepentingan masyarakat banyak.

"Saya setuju saja. Tapi jangan serta merta gitu. Kita sepakati ganti rugi dulu," tegasnya.

Ketika ditanya jika ganti rugi berupa satu unit rumah di Kadole, dengan cepat H Syafruddin menolaknya.

"Kalau diganti hanya dengan satu rumah di Kadole, ga pantas ni," ujarnya cepat.

Ia meminta pemerintah melihat bangunan miliknya saat ini, apakah layak dihargai dengan rumah di Kadole.

Apalagi ia mengaku, tidak pernah tahu di mana daerah Kadole tersebut.

"Warga yang terima sekarang saja, tidak ada yang mau karena katanya rumah di Kadole itu rusak," ungkap H Syafruddin.

"Lihat dulu bangunannya ini gimana. Berapa meter yang diambil. Kalau sekedar tanah yang diambil, ya dihitung dengan nilai tanah. Kami sudah punya sertifikat. Saat pekerjaan jembatan saja, kami sudah berikan tanpa ganti rugi," pungkasnya.

Baca juga: Relokasi Bantaran Sungai Padolo Kota Bima Ditolak: Rumah Baru Tak Layak Huni, Fasilitas Dasar Minim

Pada berita sebelumnya, keberadaan Ruko di bantaran sungai ini menjadi sorotan dan alasan warga relokasi, menolak membongkar rumahnya.

Warga menilai, pemerintah tebang pilih dalam upaya penataan sungai Padolo.

Warga relokasi menuntut, pembongkaran dilakukan dari arah barat sungai, yakni dari jejeran Ruko-Ruko sepanjang sungai.

Selain itu, warga juga meminta pemerintah melengkapi fasilitas terlebih dahulu di lingkungan Kadole, tempat rumah relokasi dibangun.

Mulai dari Masjid, Polindes, Sekolah PAUD hingga jaringan ponsel yang hingga saat ini tidak ada.

(*)