Berita Politik NTB

Fahri Hamzah Soroti Kasus Aktivis Fihiruddin dengan DPRD NTB: Lembaga Negara Tidak Boleh Tersinggung

Mantan Wakil Ketua DPR RI sekaligus tokoh masyarakat NTB, Fahri Hamzah, menyesalkan pelaporan yang dilakukan oleh DPRD Provinsi NTB.

Penulis: Lalu Helmi | Editor: Robbyan Abel Ramdhon
TRIBUNLOMBOK.COM/LALU HELMY
Mantan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah. 

Laporan Wartawan TribunLombok.com

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM -  Mantan Wakil Ketua DPR RI sekaligus tokoh masyarakat NTB, Fahri Hamzah, menyesalkan pelaporan yang dilakukan oleh DPRD Provinsi NTB terhadap seorang aktivis.

Dikonfirmasi di tengah kegiatannya mengisi program Gelora Talks di bilangan Kuningan Jakarta, Rabu (2/11/2022), Fahri mengatakan bahwa anggota DPRD adalah wakil rakyat di mana rakyat adalah tuannya.

"Anggota DPRD adalah wakil rakyat, dan rakyat adalah tuan bagi anggota DPRD. Mandat kuasa didapatkan melalui suara rakyat."

"Ironis jika DPRD melaporkan rakyatnya. Menjadi pejabat publik tidak boleh berkuping tipis, rakyat memiliki hak kontrol terhadap setiap wakilnya" ujar Fahri.

Baca juga: Sekjen Pemuda Pancasila sekaligus Stafsus Wapres Sayangkan Sikap DPRD NTB pada Aktivis M Fihiruddin

Diketahui bahwa Fihirudin, seorang aktivis muda NTB dilaporkan oleh DPRD Provinsi NTB secara kelembagaan atas tindakannya  mempertanyakan isu yang berkembang terkait penggunaan narkoba oleh legislator Udayana.

Pertanyaan Fihiruddin tersebut berujung pelaporan ke Polda NTB. Menanggapi hal tersebut, Fahri mengingatkan pihak Kepolisian untuk memahami tagline Presisi dari Kapolri.

"Lembaga itu tidak memiliki perasaan, lembaga bukan hanya tidak boleh tersinggung tapi tidak bisa tersinggung."

"Laporan- laporan seperti ini harus disikapi secara presisi oleh pihak Polri. Presisi itu salah satunya benar dalam memahami hukum acara," katanya.

Baca juga: Fahri Hamzah: Pemimpin Harus Punya Gagasan Besar dan Miliki Jiwa Petarung, Bukan Hanya Gaya-gayaan

"Apalagi yang dilaporkan adalah rakyat dimana hak dasar konstitusional rakyat adalah mengontrol wakilnya."

"Saya yakin Polda NTB akan presisi dan bijak menanggapi laporan tersebut. Laporan tersebut jelas tidak bisa diproses," pungkas Fahri menambahkan.

 
Bergabung dengan Grup Telegram TribunLombok.com untuk update informasi terkini: https://t.me/tribunlombok.

Sumber: Tribun Lombok
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved