Honorer Baru di Lombok Timur Tidak Disokong APBD 2023

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Ahmad Wawan Sugandika

TRIBUNLOMBOK.COM, LOMBOK TIMUR - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Timur melihat penambahan jumlah honorer di beberapa instansi pemerintahan pada tahun ini menjadi satu permasalahan baru.

Hal ini di tegaskan pula oleh Ketua DPRD Lombok Timur, Murnan saat dikonfirmasi TribunLombok.com, Rabu (2/11/2022).

"Mengenai peningkatan honorer ini signifikan, inilah yang membuat pusing mau dianggarkan dari mana lagi, yang lama saja masih dapat jauh di UMK, penambahan ini yang buat kita bingung," ucap Murnan.

Lebih lanjut ia mengungkapkan, saat ini ada penambahan di beberapa instansi, penambahan ini lantas menjadi satu perhatian khusus DPRD Lombok Timur.

Baca juga: Guru Honorer KII Sekolah Swasta di Kota Bima Mengadu ke Dewan, Protes Nama Tak Masuk Database

Dikatakan Murnan, penambahan honorer memang menjadi satu masalah, di mana DPRD Lombok Timur saat ini belum cukup anggaran.

Hal itu tak lepas dari belanja Pemda yang juga sudah cukup besar untuk gaji honorer.

Hal ini lantas membuat satu permasalahan baru, seperti tidak terpenuhinya pendapatan.

Oleh karenanya dana transfer juga ada beberapa yang berkurang, begitupun juga dengan DBHCHT tidak sesuai harapnn.

Baca juga: Pengumpulan Data Honorer K2 dan Non ASN Kota Bima Bukan untuk P3K dan CPNS

Terlebih lagi pada APBD perubahan dikatakan Murnan hanya PAD saja yang mungkin tidak bisa terpenuhi sesuai dengan target.

Kondisi ini sambungnya, tentu saja, membuat sistem birokrasi di Pemkab Lombok Timur menjadi tidak efektif.

"Harus kita akui, untuk membayar gaji tambahan tenaga honorer itu tidak cukup anggaran," tutupnya.

Bergabung dengan Grup Telegram TribunLombok.com untuk update informasi terkini: https://t.me/tribunlombok.