Pemkot Bima Terima Penghargaan Menkeu karena 8 Kali WTP, Wali Kota : Bukti Tidak Ada Temuan

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Atina

TRIBUNLOMBOK.COM, KOTA BIMA - Pemerintah Kota Bima, juga menerima penghargaan dari Menteri Keuangan (Menkeu) atas predikat Wajar Tanpa Penilaian (WTP) selama 8 kali berturut-turut. 

Penghargaan ini diterima langsung oleh Wali Kota Bima, H Muhammad Lutfi dan diserahkan oleh Kepala Kanwil Perbendaharaan NTB Sudarmanto.

Penyerahan penghargaan ini, dilakukan di aula kantor Pemerintah Kota Bima, Selasa (18/10/2022). 

Wali Kota Bima H. Muhammad Lutfi didampingi Sekretaris Daerah Kota Bima, Staf Ahli, Asisten, Kepala BPKAD Kota Bima dan seluruh FKPD Lingkup Pemerintah Kota Bima.

Kepala Kominfotik Kota Bima, H Mahfud menyampaikan, banyak hal yang disampaikan wali kota dan juga perwakilan dari Kanwil Perbendaharaan NTB. 

Baca juga: Mantan Ketua BPPD Loteng Resmi Ditahan Polda NTB Atas Kasus Penipuan Tiket MotoGP 2022

Ia melansir pernyataan wali kota, jika kepala daerah mengucapkan apresiasi dan terima kasih, kepada jajaran Pemerintah Kota Bima yang telah mampu mengelola keuangan dengan baik.

Meskipun dalam pengelolaan, masih ada titik temuan tapi mampu ditekan hingga nol. 

Menurutnya, hal ini membuktikan dari tahun ke tahun tidak ada temuan-temuan yang diaudit oleh BPK. 

"Alhamdulillah diperiode saya hampir empat tahun, semuanya bisa kita kembalikan ke kas negara sehingga tidak ada yang tertinggal dalam hasil yang direkomendasikan oleh BPK," kata Mahfud, mengutip pernyataan wali kota. 

Wali kota berharap, Kakanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang hadir di Kota Bima untuk terus memberikan arahan dan bimbingan.

Baca juga: Jadwal Kapal DLN Batu Layar Rabu 19 Oktober 2022 dari Surabaya ke Lombok

"Kedepan mohon arahan dan bimbingan sehingga Kota Bima dapat meraih WTP yang ke sembilan," harap wali kota. 

Sementara itu, Kementerian Keuangan RI melalui Kepala Kanwil Dirjen Perbendaharaan NTB Sudarmanto menyampaikan, kehadirannya di Kota Bima atas perintah Menteri Keuangan RI untuk menyerahkan langsung kepada kepala daerah.

"Piagam penghargaan beserta plakatnya untuk WTP yang ke delapa hampir mendekati 10 kali untuk Kota Bima," ungkap Sudarmanto, yang masih dilansir Kadis Kominfotik Kota Bima. 

Kemenkeu RI lanjut Sudarmanto, sangat konsen dengan hal ini, sebagai wujud dari pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh masing-masing Pemerintah Daerah. 

Artinya kata Sudarmanto, semua syarat-syarat yang dibutuhkan untuk sebuah laporan keuangan, mencerminkan pelaksanaan anggaran yang transparan dan akuntabel.

Bahkan ia menyampaikan, di NTB tidak terdapat kasus-kasus yang secara material dinyatakan besar. 

"Paling tidak kita sudah bisa menjawab keraguan masyarakat, bahwa WTP itu bukan sekedar laporan keuangan semata, tapi laporan yang sifatnya transparan dan akuntabel," ungkapnya.

Kemudian Realisasi belanja Kota Bima sampai triwulan III mencapai 66,32 persen. 

Baca juga: 5 Objek Wisata Kota Mataram yang Wajib Dikunjungi, Kota Tua hingga Taman Udayana

Secara nasional di atas rata-rata, jika diurutkan dari 34 provinsi, NTB berada pada posisi ke-5 Tingkat Nasional.

DAK Fisik dan Dana Bos, serta Transfer Dana Pusat ke Daerah mencapai 73,64 persen per tanggal 13 Oktober. 

Khusus untuk DAK Fisik, Provinsi NTB sudah mencapai 46 persen. 

Angka tersebut menurut Sudarmanto, merupakan angka tertinggi di Indonesia. 

Kepala Kanwil juga menyampaikan, ada yang istimewa bagi Kota Bima yakni realisasi bantuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perbankan pada sektor perdagangan UMKM dan sektor Pertanian.

"Kota Bima memiliki modal kuat, 1.500 debitur yang memiliki pinjaman KUR di Bank dengan angka tertinggi, angka ini menjadi salah satu perhatian khusus Kementerian Keuangan pada Kota Bima," tandasnya.

(*)