Nakes Sukarela Menangis, Wali Kota Bima Janjikan Cabut SK Kontrak Diduga Hasil Kolusi
Seorang perwakilan Nakes, Lili menyampaikan, adanya dugaan kolusi dalam penerbitan SK kontrak oleh Pemerintah Kota Bima.
Penulis: Atina | Editor: Maria Sorenada Garudea Prabawati
Hal ini mendapatkan respon tepuk tangan, dari 6 perwakilan Nakes yang berasal dari sejumlah Puskesmas di Kota Bima tersebut.
Sayangnya, permintaan mereka agar Pemerintah Daerah (Pemda) mengeluarkan kebijakan seperti di Kabupaten Dompu, berupa Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTM) tidak diamini wali kota.
Baca juga: Moeldoko Berkunjung ke Bima, Desa Sampungu Bakal Jadi Pilot Project Pengembangan Sorgum
"Bisa dipenjara saya nanti kalau keluarkan ini. Ini perjuangkan, dengan cara mengakomodir sebagai tenaga kontrak dengan syarat tadi itu," aku wali kota.
Informasi terakhir yang diperoleh TribunLombok.com, ada rapat lanjutan yang dilakukan wali kota bersama jajarannya, terkait persoalan Nakes ini, pada Selasa (4/10/2022).
Sayangnya, Kadis Kominfo H Mahfud yang dihubungi belum merespon untuk mengetahui hasil akhir dari pertemuan tersebut.
Sementara itu, wartawan juga menerima informasi jika sejak pagi para Nakes mogok kerja, karena tidak puas dengan komitmen wali kota.
(*)