Ratusan Nakes Non PNS di Kota Bima Terancam Tidak Bisa Ikuti Seleksi Rekrutmen PPPK 2022

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Atina

TRIBUNLOMBOK.COM, KOTA BIMA - Puluhan Tenaga Kesehatan (Nakes) mendatangi kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bima menuntut nasibnya yang terancam tak bisa mengikuti seleksi rekrutmen PPPK 2022.

Ternyata hingga saat ini, ratusan Nakes Non PNS di Kota Bima tidak terakomodir dalam database Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Meski bekerja dan menjalankan pengabdilan, tapi para Nakes Non ASN Kota Bima ini tidak memiliki slip gaji meskipun dibayar dari APBD II.

Hal ini terungkap saat wartawan menemui beberapa dari puluhan Nakes yang mendatangi BKPSDM Kota Bima, Kamis (29/9/2022).

Baca juga: Pelamar Prioritas Rekrutmen PPPK 2022 Guru: Honorer Eks KII, Non ASN, hingga Lulusan PPG

"Sampai sekarang ini, kami belum terdata di BKN. Karena BKPSDM tidak pernah mendata kami," ungkap Reni, seorang Nakes yang bertugas di Puskesmas Paruga, Kamis (29/9/2022).

Selama bertugas menjadi Nakes Non ASN, Reni mengaku mendapatkan honor dari dana kapitasi dan BOK.

"Katanya, kami tidak bisa didaftarkan karena kami tidak digaji dari APBD. Itu dana Kapitasi dan BOK kan dari APBD," ujarnya.

Diakuinya, ia dan rekan Nakes Non PNS lain tidak berstatus sebagai tenaga kontrak.

Akan tetapi, mengabdi puluhan tahun dan digaji dengan APBD.

Dia menilai kebijakan pemerintah jauh dari keadilan dan merugikan pihaknya.

"Ada Nakes yang baru beberapa bulan mengabdi, bisa didaftar di database BKN, bahkan diangkat menjadi pegawai kontrak. Sementara kami yang sudah puluhan tahun mengabdi, diabaikan," ketusnya.

Rani mengungkap, batas waktu pendataan sampai pada Jumat 30 September 2022 besok.

Hal ini membuat mereka tidak bisa mengikuti seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), karena syaratnya harus terdaftar di database BKN.

"Semoga pemerintah bisa akomodir harapan kami," harapnya.

Sebelum ada jawaban pasti dari pemerintah, Reni mengaku seluruh Nakes Non ASN akan mogok kerja beberapa hari ke depan.

Bagi mereka, percuma bekerja tapi keberadaanya tidak diperhatikan pemerintah.

"Kami sudah komitmen untuk mogok kerja sebelum ada jawaban dari pemerintah. Masa kami gak diberikan ruang yang sama untuk ikut seleksi P3K," ungkap dia lagi.

Baca juga: Lulus Passing Grade Tahun 2021, Guru Honorer di Kota Bima Naik Status PPPK Tahun 2022

Sementara itu, Sekretaris Dikes Kota Bima Syarifuddin yang ditemui di lokasi mengaku, memberikan dukungan atas langkah yang dilakukan para Nakes.

Apalagi, Nakes sebagai garda terdepan melayani kesehatan masyarakat, sehingga perlu untuk disejahterakan.

"Sejatinya kami di dinas tetap mendukung langkah Nakes. Maunya kami, pemerintah berikan ruang yang sama. Bisa mengakomodir harapan teman-teman Nakes," harap dia.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala BKPSDM Kota Bima, H Abdul Wahid, membenarkan telah didatangi ratusan Nakes.

Mereka meminta kejelasan mengenai tidak didaftar di database BKN.

"Data mereka tidak lengkap. Misalnya mereka tidak memiliki slip gaji yang sumber anggaranya dari ABPD. Sementara itu kan salah satu syarat pendataan non ASN," terang dia.

Baca juga: Segera Dibuka Pendaftaran CPNS dan PPPK 2022, Berikut Rincian Formasinya

Meski begitu, semua tuntutan Nakes akan disampaikan ke pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

Hanya saja, jawaban dari tuntutan mereka belum bisa dipastikan.

"Tetap kami sampaikan. Untuk informasi lebih lanjut, bagaimana hasilnya nanti akan kami koordinasikan kembali," pungkasnya.

(*)