Berita NTB

Pemprov NTB Pangkas TPP ASN untuk Cegah Stunting yang Sudah Tembus Belasan Persen

Wakil Ketua TPPS yang juga Kepala Bappeda NTB H Iswandi menanggapi informasi tersebut.

Penulis: Lalu Helmi | Editor: Robbyan Abel Ramdhon
Dok. Humas Pemprov NTB
Ketua TPPS yang juga Wakil Gubernur NTB saat mengunjungi Posyandi Eyat Mayang Utara, Lombok Barat. 

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Lalu Helmi

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) berencana akan melakukan pemotongan Tambahan Perbaikan Penghasilan (TPP) sebesar Rp500 ribu untuk setiap ASN lingkup Pemprov NTB.

Pemotongan tersebut dihajatkan untuk mengatasi kasus stunting di NTB.

Informasi ini berdasarkan instruksi Gubernur NTB Nomor 050-13/606/KUM/2022 tentang Optimalisasi Posyandu Keluarga Dalam Upaya Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) di NTB yang diketuai Wakil Gubernur NTB, Sitti Rohmi Djalillah dan Kepala Bappeda NTB sebagai wakil ketua.

Ingub itu menghendaki semua ASN bisa berpartisipasi aktif dalam rangka mencegah stunting itu.

Baca juga: AMMAN Perkuat Kemitraan Multi Pihak Guna Membantu Mengatasi Stunting

Bahkan pada ingub itu diharapkan PNS menjadi orang tua asuh dan menyediakan dukungan anggaran berupa pemenuhan protein hewani sejumlah Rp500 ribu melalui pemotongan TPP.

Pemotongan itu direncanakan akan berlangsung dari Oktober pekan depan sampai Februari 2023 alias tiga bulan.

Informasi dilapangan yang bisa dihimpun TribunLombok, dari jumlah 14 ribuan ASN di NTB ditargetkan minimal 5000 ASN yang berpartisipasi.

Jika dijumlahkan maka dalam satu bulan uang TTP yang berhasil terkumpul mencapai Rp2,5 Miliar.

Baca juga: Pemda Lombok Timur Terima Penghargaan Kabupaten Terbaik ke-2 Penanganan Stunting di NTB Tahun 2022

Wakil Ketua TPPS yang juga Kepala Bappeda NTB H Iswandi menanggapi informasi tersebut.

‘’Gerakan orang tua asuh itu bersifat sukarela, semata mata sebagai himbauan dan ajakan membangun gerakan bersama agar ada percepatan penurunan angka prevalensi stunting dalam lima bulan ke depan,’’ kata Iswandi pada Selasa, (27/9/2022).

Karena katanya, target NTB masih perlu bekerja keras untuk menurunkan prevalensi stunting sehingga mencapai 14 persen pada tahun 2024 seperti ditargetkan secara nasional.

‘’Gerakan orang tua asuh ini tidak mewajibkan kepada PNS,’’ tegas Iswandi.

Dalam Instruksi Gubernur Nomor 050-13/606/KUM tahun 2022 tentang Optimalisasi Posyandu Keluarga Dalam Upaya Percepatan Penurunan Stunting di Provinsi NTB yang telah ditetapkan sebagai dasar pelaksanaan gerakan orang tua asuh tersebut, tidak ada instruksi kepada PNS.

Halaman
12
Sumber: Tribun Lombok
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved