Empat Tahun Memimpin NTB, Zul-Rohmi Dinilai Gagap Penuhi Hak Dasar Masyarakat

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Lalu Helmi

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Anggota DPRD NTB fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Akhdiansyah menilai empat tahun kepemimpinan Zul-Rohmi telah mampu menghadirkan ide (gagasan) dan inovasi yang mumpuni dalam membangun daerah.

Namun, politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menilai Zul-Rohmi masih belum mampu menangani hal-hal mendasar secara baik.

“Hanya saja dia lupa ada hal-hal dasar yang tidak tertangani secara baik. Saya justru melihatnya Zul-Rohmi gagal dalam menangani hal-hal dasar ini,” ungkap anggota Komisi II DPRD NTB ini pada Senin, (19/9/2022).

Hal-hal dasar yang dinilai tidak tertangani secara baik itu adalah soal pertanian, pariwisata, dan pertambangan.

Baca juga: PAW Tiga Anggota DPRD NTB dari PKB, PAN, dan Partai Berkarya Segera Digelar

Dari aspek pertanian, Akhdiansyah melihat munculnya permasalahan yang berulang terhadap anjloknya harga gabah atau komoditi pertanian.

Begitu pun dengan terjadinya kelangkaan pupuk urea bersubsidi.

“Soal pertanian ini adalah soal klasik yang selalu berulang tiap tahun, namun tidak ada satu formula yang ampuh yang bisa mengatasi permasalahan tersebut,” ungkapnya.

Pihaknya menyarankan kepada Gubernur untuk mengumpulkan para kepala daerah se-NTB untuk membahas khusus berkaitan dengan soal ini.

Baca juga: Ini Penjelasan TGB Zainul Majdi Soal Politik Uang, Ceritakan Pengalaman Maju Gubernur Lawan Petahana

“Minimal workshop kecil-kecilan untuk mencarikan solusi terkait dengan hal ini,” cetusnya.

Masih kata Akhdiansyah, pihaknya telah sering membahas soal ini dengan OPD terkait.

Namun setiap rekomendasi DPRD tidak ditindaklanjuti dengan baik.

“Makanya kita sarankan agar para kepala daerah se-NTB ini dikumpulkan dalam satu forum dengan difasilitasi oleh Gubernur untuk membahas khusus soal ini agar tidak terulang lagi kedepannya,” saran pria yang akrab disapa Guru To’i ini.

Program beasiswa untuk seribu cendekia juga menurutnya dilaksanakan dengan tidak merata alias tebang pilih.

“Siapa yang dekat saja dengan Brida. Dan itu ada seleksi dengan kelompok-kelompok tertentu saja. Dan saya juga dapat komplain nilai beasiswanya tidak diterima secara utuh,” bebernya.

Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) juga dinilainya dilaksanakan dengan tebang pilih juga.

“Di Kabupaten Bima, Kota Bima dan Kabupaten Dompu hanya sekitar empat (4) unit saja. Sementara di daerah lainnya menumpuk. Hampir semua program Zul-Rohmi dilakukan dengan tebang pilih,” sorotnya.

Program Zero Waste, menurutnya, secara ekologis semestinya lingkungan sekitar itu akan terlihat hijau dan indah dan tidak ada sampah.

“Akan tetapi sampah ini masih berserakan di mana-mana. Bahkan kalau diukur dari aspek ekologis, edukatif dan ekonomi bisa dinilai program itu juga gagal. Ini juga bisa jadi dampak dari kurangnya sosialisasi,” kata Akhdiansyah.

Pelaksanaan event berskala internasional seperti WSBK, MotoGP dan atau pun MXGP, menurutnya tidak berdampak signifikan terhadap peningkatan PAD.

“Dari segi pendapatan tidak ada dampaknya untuk Provinsi. Kita menilai event-event tersebut hanya euforia dan cheerleader aja,” pungkasnya.

(*)