DPRD NTB Minta Pemprov Tak Hanya Andalkan Bansos untuk Atasi Dampak Kenaikan Harga BBM

Anggota DPRD Provinsi NTB Lalu Wirajaya meminta pemerintah provinsi NTB bijak menyikapi dampak kenaikan harga BBM.

Penulis: Lalu Helmi | Editor: Dion DB Putra
TRIBUNLOMBOK.COM/LALU HELMI
Anggota DPRD NTB dari Fraksi Partai Gerindra, Lalu Wirajaya. 

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Lalu Helmi

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) disinyalir dapat memukul perekonomian masyarakat.

Anggota DPRD Provinsi NTB Lalu Wirajaya meminta pemerintah provinsi NTB bijak menyikapi dampak kenaikan harga BBM.

Baca juga: Mahasiswa Bawa Sajam saat Demo Harga BBM di Mataram Jadi Tersangka, Kini Ditahan

Baca juga: Pemda Lombok Timur Akan Alihkan 3 Persen DTU & DBH untuk Bansos BBM

Politisi Partai Gerindra itu memberikan catatan khusus perihal rencana pemprov NTB memberikan bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat.

Wirajaya meminta dalam kondisi seperti saat ini yang diperlukan masyarakat adalah pekerjaan yang sifatnya berkelanjutan.

"Selaku warga masyarakat NTB mendorong pemerintah daerah agar membuat program yang lebih kreatif yang berdampak pada tingkat penghasilan masyarakat, seperti padat karya dan lain sebagainya," kata Wirajaya, Jumat (10/9/2022).

"Jangan hanya masyarakat menerima bantuan biasa, tetapi lebih kepada bagaimana masyarakat mendapatkan pekerjaan dan upah yang layak secara berkelanjutan. Itu mungkin upaya yang bisa kita lakukan di daerah," imbuh anggota DPRD asal dapil 7 NTB itu.

Kebutuhan masyarakat terhadap pekerjaan tetap dinilainya akan semakin tinggi. Pemberian bansos hanya memberi dampak sementara yang tidak signifikan.

"Bisa jadi ada Jaringan Pengaman Sosial (JPS) lokal dari APBD, tapi saya pribadi berharap jangan masyarakat hanya mendapatkan bantuan yang sifatnya sementara tanpa ada pekerjaan," katanya.

Wakil Ketua DPD Gerindra NTB itu pun mendorong agar pemprov NTB lebih memperbanyak program yang sifatnya padat karya.

"Untuk menyempurnakan program-program, kemudian bekerja baru masyarakat dapat tambahan. Jadi sinergi antara masyarakat dan pemerintah berjalan dengan baik," pungkasnya.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo menyalurkan tiga jenis bantuan sosial (bansos). Bansos yang diberikan pada masyarakat sebesar Rp 24,17 triliun.

Bansos tersebut diberikan dalam rangka menjaga daya beli masyarakat di tengah kenaikan harga termasuk kenaikan harga BBM.

Bansos yang pertama akan diberikan adalah bantuan langsung tunai atau BLT yang diberikan kepada 20,65 juta kelompok keluarga penerima manfaat, anggarannya sebesar Rp 12,4 triliun.

Halaman
123
Sumber: Tribun Lombok
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved