Pemda Lombok Timur Akan Alihkan 3 Persen DTU & DBH untuk Bansos BBM

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Ahmad Wawan Sugandika

TRIBUNLOMBOK.COM, LOMBOK TIMUR - Pemerintah Pusat sebelumnya telah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi jenis Pertalite dan Solar.

Bupati Lombok Timur H M Sukiman Azmy menyampaikan Pemda Lombok Timur berkomitmen mengalokasikan tiga persen dari Dana Transfer Umum (DTU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) Pemda Lombok Timur untuk bantuan sosial bagi masyarakat terdampak pengalihan subsidi BBM.

Sebelumya, Bupati telah mengadakan rapat yang berlangsung di Rupatama 1 Kantor Bupati pada Rabu 7 September 2022 yang dipimpin langsung oleh Bupati.

Dihadiri Pimpinan BPJS Kesehatan Lombok Timur Gusti Ngurah Catur Wiguna bersama jajarannnya, serta Plh. Sekda, Kepala BPKAD dan sejumlah pimpinan OPD terkait, yaitu Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Dukcapil, serta Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Baca juga: Harga BBM Naik, Tarif Angkutan Umum di NTB Bisa Naik hingga 20 Persen

Dalam rapat tersebut Bupati mengatakan, pengalihan subsidi BBM ini dipastikan akan berdampak terhadap sebagian besar masyarakat Lombok Timur.

Karena itu Bupati berharap kepedulian semua pihak agar masalah tersebut dapat diatasi.

Demikian halnya dengan pelayanan kesehatan masyarakat.

Apalagi mengingat kepesertaan BPJS kesehatan masyarakat Lombok Timur masih pada angka 65,52 persen (897.565).

"Dari jumlah tersebut 695.253 merupakan peserta penerima bantuan iuran (PBI) dari APBN, dan 63.419 merupakan PBI dari Pemda Lombok Timur, sementara sisanya merupakan pekerja penerima upah (PPU), pekerja bukan penerima upah (PBPU), dan bukan pekerja (BP)," jelas Bupati.

Lebih lanjut Bupati mengatakan, hal tersebut tentunya akan sangat berpengaruh terhadap pelayanan kesehatan masyarakat.

Belum lagi masih ada fasilitas kesehatan, yaitu RSUD Patuh Karya yang belum terkoneksi dengan BPJS.

"Untuk itu saya berharap rakor bersama BPJS Kesehatan ini menjadi awal penanganan yang lebih serius lagi," katanya.

Kepala BPJS Kesehatan Lombok Timur Catur Wiguna menerangkan bahwa anggaran PBPU Pemda belum optimal karena masih terdapat 16.167 jiwa penambahan peserta.

Lebih lanjut dia berharap Pemda dapat segera melakukan optimalisasi anggaran dengan mendaftarkan peserta PBPU Pemda atau penduduk yang belum memiliki Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).