Meski BLT Sudah Disiapkan, Kenaikan Harga BBM Masih Tahap Hitung-hitungan

TRIBUNLOMBOK.COM - Simpang siur kenaikan harga BBM belum juga mendapat konfirmasi pemerintah.

Sementara ini, Presiden Jokowi hanya bisa memastikan, bahwa persoalan kenaikan BBM masih dalam perhitungan.

Artinya belum ada penyesuaian dari pemerintah mengenai kenaikan harga BBM bersubsidi jenis Solar dan Pertalite.

“BBM semuanya masih pada proses dihitung dikalkulasi,” kata Presiden Jokowi di Papua, Kamis, (1/9/2022).

Baca juga: Harga BBM Pertalite dan Solar di NTB Kamis 1 September 2022 Belum Naik, Tarif Pertamax Turbo Turun

Dari keterangan Jokowi, bisa disinyalir, kenaikan BBM tidak bisa dilakukan serta-merta.

Dalam hal ini perlu dilakukan perhitungan yang matang.

“Masih dalam proses dihitung dengan penuh kehati-hatian ya,” katanya.

Meski demikian, pemerintah sudah menyiapkan sejumlah bantual sosial yang diadakan untuk mengantisipasi efek negatif dari kenaikan harga BMM.

Baca juga: Aksi Tolak Kenaikan Harga BBM, HMI Cabang Mataram Ancam Gelar Demo Lagi Apabila Tuntutan Diacuhkan

Hal itu disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani usai rapat intern mengenai pengalihan subsidi BBM di Kantor Presiden, Jakarta, Senin, (29/8/2022).

“Jadi dalam hal ini masyarakat yang akan mendapatkan bantuan sosial dalam hal ini di dalam rangka untuk meningkatkan daya beli mereka, terutama karena dalam beberapa waktu terakhir memang tendensi dari kenaikan harga yang berasal dari pengaruh global, memang perlu untuk direspon,” kata Sri Mulyani.

Pemerintah menyiapkan anggaran sebesar 24,17 triliun rupiah untuk bantalan sosial tersebut yang menyasar 20,65 juta penduduk atau penerima manfaat.

Bantalan sosial tersebut terdiri dari bantuan langsung tunai (BLT) dengan anggaran sebesar 12,4 triliun rupiah.

Baca juga: Ketua DPRD NTB dan Masa Aksi Duduk Bersila di Tengah Jalan, Akhiri Aksi Tolak Kenaikan Harga BBM

BLT diberikan sebesar Rp150 ribu sebanyak 4 kali yang akan dibayarkan per dua kali.

“Jadi dalam hal ini ibu Mensos akan membayarkannya 2 kali yaitu 300 ribu pertama dan 300 ribu kedua,” kata Menkeu.

BLT tersebut akan disalurkan melalui kantor pos seluruh Indonesia kepada 20,65 juta keluarga penerima.

Selain BLT pemerintah juga menyiapkan subsidi upah bagi 16 juta pekerja yang memiliki gaji maksimum Rp3,5 juta per bulan, dengan total anggaran sebesar Rp9,6 triliun.

Bantalan sosial yang ketiga yakni subsidi transportasi melalui Pemerintah Daerah sebesar 2 persen dari dana transfer umum yaitu dana alokasi khusus (DAK) dan dan bagi hasil (DBH) sebesar Rp2,17 triliun.

Bantalan diberikan dalam bentuk subsidi transportasi untuk angkutan umum sampai dengan ojek dan nelayan, serta untuk perlindungan sosial tambahan.

Bantuan-bantuan tersebut direncanakan akan mulai dieksekusi pada pekan ini. Pemerintah berharap BLT yang diberikan bisa mengurangi tekanan kenaikan harga kepada masyarakat dan bahkan mengurangi kemiskinan.

“Sehingga kita bisa memberikan dukungan kepada masyarakat yang memang dalam hari-hari ini dihadapkan pada tekanan terhadap kenaikan harga,” pungkasnya.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Dag dig dug, Harga BBM Mau Naik, Jokowi: Masih Dihitung dengan Cermat.