Berita Lombok Timur
Dewan Nilai Kinerja PDAM Tidak Maksimal, Biang Keladi Masalah Kekeringan di Lombok Timur
DPRD Lombok Timur, Murnan menilai permasalahan kekeringan di Lombok Timur imbas dari kinerja PDAM yang tak maksimal dalam pelaksanaannya.
Penulis: Ahmad Wawan Sugandika | Editor: Robbyan Abel Ramdhon
Laporan Wartawan Tribunlombok.com, Ahmad Wawan Sugandika
TRIBUNLOMBOK.COM, LOMBOK TIMUR - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Timur, Murnan menilai permasalahan kekeringan di Lombok Timur imbas dari kinerja PDAM yang tak maksimal dalam pelaksanaannya.
"Yang paling penting sebetulnya bagaimana masyarakat terjamin kebutuhan pokoknya. PDAM sampai hari ini belum ada pebaikan jaringan, artinya tugas mereka belum maksimal," ucap Murnan saat dikonfirmasi TribunLombok.com, Selasa (16/8/2022).
Lebih lanjut ia mengungkapkan, kinerja PDAM memang memiliki beberapa kelemahan pada standarisasinya.
Pertama ada maladministrasi, karena banyak akses yang terabaikan.
Baca juga: Cek Tagihan PDAM dengan Cara Berikut, Lewat Tokopedia, Shopee, M-Banking BCA, hingga Website
"PDAM punya pipa induk sudah expired yang juga mengakibatkan kita khawatir untuk kualitas airnya," sebutnya.
Masih kata Murnan, ada mis managment yang dilihatnya.
"Dari dulu saran kita di sepanjang aliran sungai ini dari situ dibuatkan, misalnya PDAM membuat aliran air yang tempatnya difasilitasi oleh PUPR," terangnya.
Masih kata Murnan, kinerja lembaga seperti PDAM dan PUPR ini yang tidak efektif.
Baca juga: Tunggakan Pelanggan PDAM Lombok Tengah Capai Rp 8 Miliar
Seharusnya PDAM dan PUPR harus mempunyai strategi bisnis.
PDAM dan PUPR merupakan perusahan yang diberikan kewenangan untuk berbisnis.
"Sebelumnya ada laporan masuk kekita, ada keuntungan yang didapatkan PDAM sebesar Rp900 juta, saat UPS tinggal Rp600 juta, yang Rp300 jutanya ke mana," sebutnya.
"Upgrade saja PDAM ini dan kasih orang independen,karena kalau pengawasan kuat akan bisa diawasi dengan ketat," tutupnya.