Bupati Lombok Tengah Serahkan 10 Unit Sepeda Motor pada Bidan Desa, Ini Daftar Desanya
Untuk mendukung kinerja, Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah berikan 10 unit motor pada bidan desa.
Penulis: Sinto | Editor: Maria Sorenada Garudea Prabawati
lihat foto
Laporan Wartawan Tribunlombok.com, Sinto
TRIBUNLOMBOK.COM, LOMBOK TENGAH - Bupati Lombok Tengah, Lalu Pathul Bahri, memberikan 10 (sepuluh) sepeda motor untuk mendukung kinerja dari para bidan desa.
Mereka yang diberikan adalah bidan bertugas di pondok bersalin desa (Polindes) pada desa perbatasan dan menempuh jarak yang jauh dari lokasi tugas.
Keberadaan motor ini diharapkan dapat mendukung kinerja para ibu bidan.
Motor tersebut tersebut juga diharapkan mampu menunjang pelayanan kepada masyarakat khususnya yang tinggal di desa perbatasan di Lombok Tengah.
Lalu Pathul Bahri mengungkapkan, terdapat 10 bidan desa yang mendapatkan motor kendaraan tersebut.
Baca juga: DPRD NTB Ingatkan Dikbud Hati-Hati Kelola DAK Rp153 Miliar
Sepuluh desa tersebut adalah Desa Kopang, Desa janapria, Desa Batu Jangkih, Desa Waje Geseng, Desa Serage, Desa Tumpak, Desa Mangkung, Kelurahan Praya, Desa Teruwai, Desa Langko.
"Sepeda motor itu nantinya dapat dimanfaatkan untuk antara jemput pasien. Mengingat keberadaan mereka diperbatasan-perbatasan," ungkap Pathul Bahri hari ini Selasa, (26/7/2022).
Untuk diketahui, jumlah dari bidan Desa yang ada di Lombok Tengah berjumlah 129 bidan yang tesebar di seluruh pedesaan.
Baca juga: DPRD NTB Ingatkan Dikbud Hati-Hati Kelola DAK Rp153 Miliar
Namun saat ini hanya beberapa Desa yang dijadikan sebagai prioritas, mengingat letak bertugas para bidan tersebut yang sangat membutuhkan.
Pemberian kendaraan dinas kepada para bidan itu juga disebutkan sebagai wujud keseriusan pemerintah daerah dalam meningkatkan sumber daya manusia (SDM) yang ada di Lombok Tengah melalui dana alokasi khusus (DAK).
Walaupun memang pemerintah pusat telah menekankan kepada seluruh pemerintah daerah untuk lebih serius menangani permasalahan kesehatan masyarakat trutama penuntasan kasus stanting.
"Ini adalah wujud kita yang sebagai pemegang amanah dalam upaya peningkatan sumber daya manusia di kesehatan. Seperti intruksi pemerintah pusat," sebut Pathul.
Baca juga: Pemuda NW Siap Amankan Keputusan PBNW Menangkan Partai Gerindra
(*)
