Berita Lombok Timur
Tingkatkan Kesejahtraan Masyarakat, Bupati Lotim Teken Kerjasama Dengan WVI
H M Sukiman Azmy didampingi Asisten bidang Pemerintahan dan Kesra, serta sejumlah pimpinan OPD menandatangani kesepakatan bersama dengan WVI.
Penulis: Ahmad Wawan Sugandika | Editor: Robbyan Abel Ramdhon
lihat foto
Laporan Wartawan Tribunlombok.com, Ahmad Wawan Sugandika
TRIBUNLOMBOK.COM, LOMBOK TIMUR - Bupati Kabupaten Lombok Timur H M Sukiman Azmy didampingi Asisten bidang Pemerintahan dan Kesra, serta sejumlah pimpinan OPD menandatangani kesepakatan bersama dengan Wahana Visi Indonesia (WVI).
Penandatanganan kesepakatan ini tentang program peningkatan kesejahteraan masyarakat di kabupaten Lombok Timur.
Penandatanganan berlangsung pada Rabu (13/7/2022) di ruang rapat Bupati.
Bupati pada kesempatan tersebut menyampaikan kehadiran WVI akan menambah semangat Lotim untuk mengatasi masalah yang ada.
Baca juga: Dekatkan Pelayanan Kesehatan, Bupati Bangun RSUD Tipe D di Suela, Harap Tingkatkan UHH di Lotim
"Kehadiran Wahana Visi Indonesia di Lotim kami sambut dengan tangan terbuka dan hati lapang,"ujarnya.
Lebih lanjut Bupati berharap WVI dapat melaksanakan program yang dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat untuk peningkatan kesejahteraan.
Bupati juga memerintahkan pimpinan OPD terkait, yakni Dinas Sosial, P3AKB, maupun Dinas Kesehatan, serta camat Sembalun dan Pringgabaya sebagai lokasi kegiatan nantinya dapat memberikan dukungan demi kelancaran berbagai program.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Pengurus Yayasan WVI Angelina Theodora menyampaikan apresiasi kepada Kabupaten Lombok Timur yang sejak awal menerima dan berkomitmen mendukung kehadiran mereka di daerah ini.
Baca juga: Universitas Kebudayaan Gratis Hadir di Sembalun
"Adanya kesepakatan bersama antara WVI dan Pemda Lotim merupakan tanda keberlanjutan kerja sama kita," ujar Angelina.
Ia berharap kerjasama itu bisa bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.
Kolaborasi Pemda dengan WVI mencakup peningkatkan kualitas kesehatan yaitu pencegahan dan penanganan stunting, perlindungan anak, peningkatan kualitas dan keterampilan SDM, peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, serta dukungan kesiapsiagaan dan respon bencana.
Termasuk penguatan kapasitas pemda dalam penyusunan kebijakan dan rencana aksi daerah guna mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat terutama anak dan masyarakat yang paling rentan.
