Dua Wilayah Pertambangan Rakyat di Sekotong Lombok Barat Resmi Dilaunching

Laporan Wartawan Tribunlombok.com Lalu M Gitan Prahana

TRIBUNLOMBOK.COM, LOMBOK BARAT - Izin Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) Blok Lemer dan Blok Simba di Kecamatan Sekotong akhirnya resmi diluncurkan, Selasa (12/7/2022) di Kantor Camat Sekotong, Lombok Barat.

Izin WPR itu didapat atas pengajuan Pemkab Lombok Barat dan disetujui oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) RI.

"Atas nama Pemerintah dan masyarakat Kabupaten Lombok Barat saya menyampaikan kegembiraan atas telah ditetapkannya Blok Lemer dan Blok Simba sebagai WPR," kata Wakil Bupati Lombok Barat, Sumiatun.

Ia juga menjelaskan bahwa wilayah Kabupaten Lombok Barat memiliki kandungan sumber daya mineral cukup menjanjikan untuk dikelola dan dimanfaatkan, baik mineral logam maupun mineral non-logam dan batuannya.

Hal itu sesuai dengan hasil penyelidikan yang dilakukan oleh kelompok penyelidikan Mineral Pusat Sumber Daya Geologi, Badan Geologi, Kementerian ESDM.

"Bahwa ditemukan adanya indikasi logam di daerah Mencanggah, Desa Sekotong Barat, Kecamatan Sekotong dan adanya kandungan emas dalam urat kuarsa di daerah komplek Gunung Simba dan Pelangan dengan kadar bervariasi," jelas Sumiatun.

Sehingga dengan pembukaan WPR ini nantinya diharapkan dapat merubah kehidupan masyarakat Lombok Barat, khususnya warga Sekotong ke arah yang lebih baik dan sejahtera.

Baca juga: 30 Mahasiswa UGM Laksanakan KKN di Sekotong Lombok Barat, Bupati Ajak Kampanye Pentingnya Pendidikan

Oleh karena itu, pihaknya sangat bersyukur dengan telah ditetapkannya WPR yang diajukan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat untuk digunakan.

Ke depan Wakil Bupati Lombok Barat tersebut berharap agar dalam pelaksanaan WPR ini bisa tetap mendapatkan pengawasan dan masukan dari Pemerintah Pusat, Pemprov NTB, maupun dari GOLD-ISMIA.

"Sebab kami ingin masyarakat kami sejahtera dengan aman, bukan terancam oleh bahaya-bahaya yang tidak disadarinya," pungkas Sumiatun.

Pada kesempatan itu, turut hadir juga Staf Ahli Kementrian LH, Forkopimda Provinsi NTB, Forkofimcam Sekotong, para kepala desa serta tokoh agama dan masyarakat.

(*)