Berita Sumbawa Barat

DPRD KSB Finalisasi Rekomendasi Gabungan Komisi atas Raperda Pertanggungjawaban APBD KSB 2021

DPRD KSB melakukan internalisasi, formulasi dan finalisasi rekomendasi gabungan komisi atas Raperda pertanggunjawaban APBD KSB tahun 2021

DOK. Humas DPRD KSB
Ketua Gabungan Komisi DPRD KSB Aheruddin Sidik memimpin rapat internalisasi, formulasi dan finalisasi Rekomendasi Gabungan Komisi DPRD Kabupaten Sumbawa Barat terhadap Hasil Pembahasan dan Pendalaman Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD KSB tahun 2021, Senin (27/6/2022). 

TRIBUNLOMBOK.COM - DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (DPRD KSB) melakukan internalisasi, formulasi dan finalisasi Rekomendasi Gabungan Komisi DPRD Kabupaten Sumbawa Barat terhadap Hasil Pembahasan dan Pendalaman Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD KSB tahun 2021, Senin (27/6/2022).

Ketua Gabungan Komisi DPRD KSB Aheruddin Sidik mengatakan, hasil dari finalisasi ini akan dilaporkan pada paripurna Rabu (29/6/2022) mendatang.

"Semoga rekomendasi dan catatan-catatan kritis ini dijadikan perhatian oleh Pemerintah Daerah dalam rangka perbaikan pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kedepannya.

Gabungan Komisi DPRD KSB sebelumnya sudah menggelar tiga kali Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) guna membahas Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022.

Baca juga: DPRD KSB Gelar RDP dengan TAPD Bahas Raperda Pertanggungjawaban APBD 2022

RDP yang digelar sepanjang pekan ini mendalami beberapa temuan sebagaimana termuat di dalam LHP BPK.

mengatakan, pemaparan yang disampaikan Sekda KSB dan unsur-unsur TAPD dipandang cukup jelas dan akuntabel.

"Gabungan Komisi dalam beberapa hari ke depan akan menindaklanjutinya melakukan internalisasi guna memformulasi beberapa catatan kritis," ucapnya.

Selanjutnya membuat rekomendasi yang akan disampaikan dalam Rapat Paripurna ke 13 pada tanggal 29 Juni 2022 dengan agenda Penyampaian Laporan Gabungan Komisi DPRD Tentang Pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022.

Baca juga: DPRD KSB dorong Pemkab Susun Perda RTLH

Beberapa poin yang diperkirakan akan menjadi konten catatan kritis dan atau Rekomendasi Gabungan Komisi DPRD diantaranya menyangkut pengelolaan retribusi, dana hibah, air minum/air bersih dan lain-lain.

Aher, sapaan akrab Ketua Gabungan Komisi DPRD tersebut, menyatakan sangat mengapresiasi kinerja Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021.

"Meskipun di sana-sini masih terdapat kekurangan, namun secara keseluruhan sudah baik dan lebih baik dari tahun anggaran sebelumnya," tandas Aher.

(*)

Sumber: Tribun Lombok
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved