Berita Lombok Timur
KPU Lombok Timur Bahas Teknis Pilkades Serentak dengan Dinas PMD
KPU memberi perhatian mengenai petugas KPPS pada Pilkades yang banyak berasal dari keluarga calon Kades yang berkontestasi
Penulis: Ahmad Wawan Sugandika | Editor: Wahyu Widiyantoro
Laporan Wartawan TribunLombok.com, Ahmad Wawan Sugandika
TRIBUNLOMBOK.COM, LOMBOK TIMUR - Lombok Timur akan menyelenggaran Pilkades Serentak.
KPU Lombok Timur mengharapkan diskusi secara intens dengan Dinas PMD Lombok Timur demi terselenggaranya Pilkades yang sehat ke depannya.
Ketua KPU Lombok Timur M Junaidi menyebut pihaknya tidak terlibat langsung dalam penyelenggaraan Pilkades.
Namun, KPU memberi masukan agar proses demokrasi di tingkat desa itu bisa berjalan lancar.
Baca juga: Antisipasi Kasus Kematian Petugas KPPS Pemilu 2024, KPU Lombok Timur Berencana Gandeng Mahasiswa
"Namun ke depannya kami berharap penyelenggaraan Pilkades yang akan dilaksanakan tahun depan dapat berjalan dengan lancar dan sukses serta berjalan dengan kondusif," ucapnya.
KPU dalam hal-hal tertentu membantu terselenggaranya Pilkades ini, misalnya memberi masukan lokasi pemilihan, bimbingan teknis petugas pemilihan terkait penataan maupun perekrutannya.
Ia menyinggung mengenai petugas KPPS pada Pilkades yang banyak berasal dari keluarga calon Kades yang berkontestasi.
"Harapannya ke depan untuk petugas KPPS yang berasal dari keluarga calon harus dipertimbangkan," imbuhnya.
Junaidi menyebut hal itu tidak ada peraturan yang melarang petugas KPPS berasal dari keluarga si calon, namun kedepannya harapannya adalah harus di kurangi dan di seleksi betul.
Dia berharap koordinasi semua pihak dalam menjamin terlaksananya Pilkades dengan aman dan nyaman.
"Saya pikir untuk mengantisipasi konflik, selama PMD memerlukan pandangan KPU kami siap akan memfasilitasi untuk musyawarahnya," ungkap Junaidi.
Baca juga: Tiket Skybox MXGP Samota untuk Hari Minggu Ludes, Total 23.500 Tiket Terjual
Pilkades serentak Lombok Timur berjalan di masa tahapan Pemilu 2024.
Maka menurut Junaidi, perlu komunikasi dan koordinasi lebih intens antara Dinas PMD dengan KPU.
"Untuk itu kapan pun kami siap menerima permintaan diskusi," tegasnya.
(*)