RSUD Provinsi NTB Gelar Pelatihan Asesor Kompetensi bagi Perawat dan Nakes

Pelatihan Asesor Kompetensi bagi perawat dan Nakes lain se-Provinsi NTB digelar dengan menghadirkan narasumber para master asesor dari HMPI pusat

DOK. RSUD PROVINSI NTB
RSUD Provinsi NTB bekerjasama dengan HPMI NTB menyelenggarakan Pelatihan Asesor Kompetensi bagi perawat dan Nakes lain se-Provinsi NTB yang bertempat di Aula Prof. Soewignyo selama 5 hari pada 8-12 Juni 2022. 

TRIBUNLOMBOK.COM - RSUD Provinsi NTB bekerjasama dengan HPMI NTB menyelenggarakan Pelatihan Asesor Kompetensi bagi perawat dan Nakes lain se-Provinsi NTB yang bertempat di Aula Prof. Soewignyo selama 5 hari pada 8-12 Juni 2022.

Rangkaiannya yakni pelatihan sertifikasi dan untuk resertifikasi asesor keperawatan.

Pelatihan ini diikuti 72 peserta dengan rincian 34 peserta sertifikasi asesor baik perawat, bidan dan nakes lain serta 30 orang peserta resertifikasi asesor.

Baca juga: Dokter Jack Apresiasi Pembukaan Izin Prodi Spesialis Bedah di NTB, Tingkatkan SDM di Indonesia Timur

Pelatihan digelar dengan menghadirkan narasumber para master asesor dari HMPI pusat.

Tenaga kesehatan dalam hal ini perawat mempunyai tugas utama yaitu memberikan pelayanan kepada pasien dan keluarganya pada fasilitas pelayanan kesehatan dengan didukung oleh tenaga kesehatan lain.

Dalam memberikan pelayanan baik perawat atau nakes lain, seorang perawat memerlukan kompetensi dan kewenangan klinik yang diakui agar dapat menjamin keselamatan bagi pasien dan keluarga pasien.

Dengan kompetensi dan kewenangan klinik yang jelas, seorang perawat akan merasa aman dan yakin dapat memberikan pelayanan keperawatan sesuai standar yang ditetapkan.

Dalam rangka akuntabilitas kepada masyarakat pengguna fasilitas pelayanan kesehatan, telah ditetapkan berbagai kebijakan.

Antara lain, setiap perawat harus melaksanakan praktik keperawatan sesuai standar, kode etik dan standar prosedur operasional, memiliki tugas dan wewenang serta selalu mengikuti perkembangan IPTEK (UU No. 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan).

Baca juga: RSUD Provinsi NTB Punya Tambahan 2 Unit Ambulans Canggih Dilengkapi ICU Mini dan Wifi Mobile

Dalam Permen PANRB No. 25 Tahun 2014, untuk kenaikan jenjang fungsional, setiap perawat harus di validasi kompetensinya oleh asesor yang tersertifikasi.

Standar akreditasi RS tahun 2012 juga mengharuskan perawat memiliki kompetensi dan suratpenugasan klinik.

Permenkes Nomor 49 Tahun 2013 tentang Komite Keperawatan, dimana untuk pemberian kewenangan klinik, perawat harus memenuhi kompetensi.

(*)

Sumber: Tribun Lombok
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved