DPRD Dorong Pemprov NTB Tetapkan PMK Jadi Bencana Daerah

Tak sedikit masyarakat yang menjadikan hewan ternaknya sebagai satu-satunya mata pencaharian.

Jika satu hewan ternak saja harganya Rp 25 juta, kata Muzihir, dan itu meninggal karena PMK, masyarakat bisa menjerit.

Implikasi dari perubahan status menjadi bencana daerah berdampak pada soal anggaran penanganan wabah.

Politisi PPP itu menyarankan Pemprov NTB untuk menggunakan dana tak terduga di APBD guna mencegah makin meluasnya penyebaran PMK.

"Apa bedanya ini dengan Covid? Wabah PMK ini juga berdampak secara ekonomi kepada masyarakat," tukasnya.

Lebih jauh, Muzihir menyampaikan betul keprihatinannya pada masyarakat yang hewan ternaknya terdampak PMK.

Terlebih lagi mendekati lebaran Idul Adha yang memang biasanya menjadi momen panen bagi peternak sapi.

"Idul Adha kali ini peternak sapi bisa menjerit," ujarnya.

Sebagai langkah awal, pihaknya akan memanggil Dinas Pertenakan dan Dinaskeswan NTB untuk mendengar laporan langsung terkait penanganan PMK.