Berita Lombok Timur

Bupati Lombok Timur Beberkan Upaya Wujudkan Air Mengalir Sepanjang Tahun di Sembalun

Proyek tersebut menelan dana Rp. 37 miliar untuk mewujudkan salah satu visi air mengalir sepanjang tahun di Kecamatan Sembalun

DOK. HUMAS PEMKAB LOMBOK TIMUR
Pelatihan pengurus Pamdesma Selojar untuk Rencana Pengamanan Air Minum Sistem Penyediaan Air Minum Jaringan Perpipaan (RPAM-SPAM JP) di Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur dilaksanakan selama dua hari di Mataram mulai Rabu (9/6/2022). 

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Ahmad Wawan Sugandika

TRIBUNLOMBOK.COM, LOMBOK TIMUR - Pelatihan pengurus Pamdesma Selojar untuk Rencana Pengamanan Air Minum Sistem Penyediaan Air Minum Jaringan Perpipaan (RPAM-SPAM JP) di Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur dilaksanakan selama dua hari di Mataram mulai Rabu (9/6/2022).

Pelatihan ini diikuti 38 orang, terdiri dari pengurus Pamdesma Selojar, Perangkat Kecamatan Sembalun, dan OPD terkait.

Pelatihan RPAM-SPAM JP tersebut dihadiri Bupati Lombok Timur H. M. Sukiman Azmy.

Baca juga: Gili Balu, Permata Tersembunyi yang Kini Mulai Bersinar

Bupati pada sambutannya berharap proyek SPAM dapat dimanfaatkan sebaik mungkin.

"Saya harapkan proyek ini dapat di manfaatkan sebaik mungkin, karena ini merupakan milik seluruh masyarakat, bukan milik golongan ataupun kelompok yang dikelola oleh Pamdesma Selojar," jelasnya.

Bupati menyebut, keberhasilan proyek tersebut hasil usaha bersama, yang difasilitasi Balai Prasarana Pemukiman Wilayah (BPPW) NTB dengan memperjuangkan aspirasi masyarakat Lombok Timur ke Kementrian PUPR.

"Proyek tersebut menelan dana Rp. 37 miliar untuk mewujudkan salah satu visi air mengalir sepanjang tahun di Kecamatan Sembalun," terangnya.

Baca juga: RSUD Provinsi NTB Punya Tambahan 2 Unit Ambulans Canggih Dilengkapi ICU Mini dan Wifi Mobile

Bupati menerangkan, selain Sembalun, wilayah Pantai Selatan juga akan mendapatkan DAK SPAM sebesar Rp 100 miliar.

Kepala BPPW NTB Sri Rejeki berharap seluruh peserta dapat mengikuti pelatihan dengan sebaik-baiknya.

Hal tersebut mengingat walaupun fasilitas telah disediakan namun pengurus tidak dapat mengelola dengan maksimal maka penerima manfaat yaitu masyarakat tidak akan mendapatkan manfaat optimal.

(*)

Sumber: Tribun Lombok
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved