Isu Reshuffle Kabinet Pada Pertengahan Juni Kembali Menguat, Ini Kata Presiden Jokowi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) engggan mengomentari isu akan adanya perombakan Kabinet Indonesia Maju.

Editor: Lalu Helmi
Sekretariat Presiden
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyaksikan secara langsung ajang balap Formula E Jakarta, di Jakarta International E-Prix Circuit (JIEC), Ancol, Sabtu, (4/6/2022). Usai balapan, Jokowi bersyukur ajang balap Formula E berjalan lancar. Menurut Presiden Formula E merupakan event masa depan. 

TRIBUNLOMBOK.COM - Isu reshuffle kabinet kembali mencuat. 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) engggan mengomentari isu akan adanya perombakan Kabinet Indonesia Maju.

Usai menonton balapan Formula E Jakarta, Jokowi hanya mengatakan bahwa balapan baru saja usai.

Baca juga: Gerindra Tunggu Waktu yang Tepat Deklarasikan Prabowo Jadi Capres 2024

Baca juga: Nonton Formula E di Sirkuit Ancol, AHY Disambut Akrab Anies Baswedan

“Balapan baru selesai,” katanya di Jakarta International E-Prix Circuit (JIEC), Ancol, Sabtu, (4/6/2022). 

Isu reshuffle kabinet kembali mencuat, dan kabarnya bakal terjadi pada Rabu (15/6/2022).

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno mengaku belum mengetahui kapan reshuffle akan dilakukan.

Namun bila jadwalnya sudah pasti, ia akan membocorkannya sedikit.

Ketika ditanyakan mengenai pernyataan Pratikno, presiden kembali mengelak.

“Balapan sampai reshuffle. Urusan balapan ajalah,” katanya.

Isu reshuffle awalnya mencuat saat presiden mengungkapkan kekecewaannya pada sejumlah menteri dalam acara Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia pada Jumat (25/3/2022).

Presiden menyinggung sejumlah kementerian yang kurang menyerap produk produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa.

Presiden mengancam akan mereshuffle menteri bila kedepannya masih banyak melakukan impor untuk pengadaan barang dan jasa di kementeriannya.

"Kementerian, sama saja, tapi itu bagian saya itu. Resuffle," kata Presiden saat memberikan Pengarahan Afirmasi Bangga Buatan Indonesia di Bali, Jumat, (25/3/2022).

Presiden meminta Kementerian Keuangan dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mengawasi transaksi pengadaan barang dan jasa, dan melaporkan secara harian kepadanya.

Menurut Presiden akan ada konsekuensi termasuk bagi Pemda apabila banyak melakukan impor.

Sumber: Tribun Lombok
Halaman 1 dari 2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved