SMKN 4 Mataram Usul Perbaikan Sistem Online PPDB Sekolah Kejuruan

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Jimmy Sucipto

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Rangkaian penerimaan siswa-siswi baru sekolah kejuruan di Kota Mataram segera dilaksanakan usai ujian kenaikan kelas Juni 2022 mendatang.

Humas SMKN 4 Mataram Made Sujana merinci proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

Pada awalnya, penerimaan siswa-siswi baru terbagi menjadi tiga jenis.

Baca juga: SMKN 4 Mataram Ubah Belajar Daring Menjadi Tatap Muka, Siswa Kesulitan Soal Kedisiplinan

"Penerimaan jalur prestasi, reguler, dan prasejahtera, dengan aturan yang mengikuti Pemerintah Provinsi NTB," kata Made.

PPDB jalur prestasi mendapat kuota sebanyak 20 persen berupa prestasi akademik maupun non-akademik dengan piagam, yang mewakili prestasi Kota/Kabupaten.

PPDB jalur prasejahtera mendapatkan kuota sebanyak 30 persen.

Jalur ini diperuntukan kepada masyarakat yang kurang mampu dan menggunakan kartu miskin.

Dan terakhir dengan kuota terbanyak sebesar 50 persen yakni PPDB jalur reguler atau mandiri.

Kategori PPDB ini metode pendaftarannya melalui online.

Situs PPDB yang disediakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB belum melampirkan informasi lebih lanjut terkait jurusan yang dituju siswa-siswi yang melamar.

"Kalau dulu kita pasti lakukan interview terlebih dahulu, menjelaskan seperti apa yang akan dihadapi siswa-siswi saat berpraktik dan terjun ke dunia kerja, kalau secara daring tidak ada informasinya," kata Made.

Pertimbangan petugas penerima siswa-siswi baru dengan penilaian personal grooming.

Dia mencontohkan jurusan Akomodasi Perhotelan erat kaitannya dengan pelayanan secara tatap muka.

Alhasil, banyak siswa-siswi yang kewalahan, hingga membutuhkan kebutuhan khusus akibat tidak mengetahui apa yang akan mereka hadapi.

"Kita kan sekolah SMK, erat kaitannya untuk praktik tetapi ketika siswa-siswinya tidak mampu berpraktik kan jadi masalah," ungkap Made.

Dia lalu mencontohkan pada jurusan Akomodasi Perhotelan.

"Ada anak murid yang tingginya 140 sentimeter namun tinggi counter di Desk Front Office setinggi 155 sentimeter, bagaimana cara melayani kalau orangnya lebih pendek dari meja nya," jelas Made.

Belum lagi, terdapat siswa-siswi yang memerlukan kebutuhan khusus, berupa pelajaran yang memiliki penyakit ginjal maupun alergi terhadap deterjen.

"Namanya hotel, erat kaitan dengan bersih-bersih yang menggunakan cairan pembersih, tapi ada siswa yang merah-merah tangannya akibat terkena cairan pembersih," jawabnya.

Lain lagi dengan permasalahan jurusan Usaha Perjalanan Wisata.

"Ketika memberi pengarahan di bus ke pada tamu, malah dia yang muntah karena mabuk darat," tambah Made.

Made berharap agar sistem PPDB secara daring mampu diperbaiki oleh pihak terkait.

"Semoga bisa diperbaiki, kita tunggu saja Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS)," katanya.

Namun dia mencatat, kepala sekolah yang memang berkompetensi agar mampu menyelesaikan permasalahan di sekolah kejuruan.

"Ada Kepala Sekolah SMK dengan background SMA, jadi tidak terlalu paham, jadi kebutuhannya ya Kepala Sekolah yang memang paham dengan skema Sekolah Kejuruan untuk memberi masukan dan evaluasi," bebernya.

Adapun permasalahan terkait pengambilan iuran setiap peserta didik baru.

Made mengatakan sering ada penolakan dari orang tua siswa maupun siswi akibat iuran seragam.

"Iuran terkait seragam tersebut sering dialami penolakan, akibat ketidakpercayaan orang tua murid dengan harga yang kami tentukan," ucapnya.

Iuran itupun sebelumnya sudah dirincikan secara transparan kepada orang tua murid, berupa harga sepatu, baju, dan celana.

Made menginformasikan, SMKN 4 Mataram pernah menghentikan iuran tadi akibat penolakan wali murid untuk iuran seragam.

Baca juga: PPDB di Kota Mataram Atur Siswa Baru Tidak Bisa Asal Pilih Sekolah Favorit

Di sisi lain, pengadaan seragam sendiri malah menyebabkan permasalahan baru.

"Memang mereka beli baju celana dan lainnya, namun balik lagi, tidak sama seperti standar yang sudah ditentukan," katanya.

Hingga kini, SMKN 4 Mataram masih menggunakan iuran untuk seragam agar pakaian siswa-siswi tidak ada perbedaan.

(*)