Yayasan Peduli PMI Hadir di Lombok Timur, Tekad Cegah Kasus Nonprosedural hingga Bangun Koperasi

selain berfokus pada persoalan yang dialami PMI, YPTKIS juga tidak luput untuk membantu masyarakat, terutama keluarga PMI yang misalnya sakit

ISTIMEWA/Henly Sunardi
Wakil Ketua Umum Yayasan Peduli Tenaga Kerja Indonesia Sejahtera (YPTKIS) Subhan Bakhtia bersama dengan rekan YPTKIS Lombok Timur. 

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Ahmad Wawan Sugandika

TRIBUNLOMBOK.COM,LOMBOK TIMUR - Wakil Ketua Umum Yayasan Peduli Tenaga Kerja Indonesia Sejahtera (YPTKIS) Subhan Bakhtiar mengatakan NTB (NTB) sebagai salah satu daerah penyuplai Pekerja Migran Indonesia (PMI) terbesar di Indonesia.

Tentu hal itu, kata dia, berdampak pada munculnya berbagai macam permasalahan, seperti kasus perdagangan orang, sakit, kecelakaan kerja, dan lain-lain.

Pejabat di Disnakertrans Lombok Timur itu menyebutkan, pekerja migran nonprosedural di NTB berdasarkan data BP2MI sampai saat ini mencapai hampir 72 persen.

Baca juga: Peternak di Lombok Timur Diminta Mengisolasi Sapi yang Terpapar Virus

"Ini akan menjadi sebuah permasalahan di Negara kita, khususnya di daerah NTB, " ujarnya saat dikonfirmasi TribunLombok.com, Sabtu (14/5/2022).

Subhan mengatakan, PMI di Lombok Timur saat ini masih dirundung banyak permasalahan.

Hal itu, kata dia, tentu akan sangat merepotkan pemerintah.

"Dengan berdirinya YPTKIS, kedepan YPTKIS akan menjadi mitra pemerintah, baik pemerintah pusat, dalam hal ini Menteri Tenaga Kerja, maupun pemerintah daerah ditingkat Provinsi maupun Kabupaten," terangnya.

Dia menyebut, YPTKIS kedepannya akan bergerak di semua leading sector dan lebih mengedepankan pada perlindungan dan persoalan-persolan sosial.

"YPTKIS ini sudah terbentuk hampir di seluruh Kabupaten dan Kota di NTB. Itu sudah dikukuhkan oleh bapak-bapak para Bupati di seluruh Provinsi Nusa Tenggara Barat," ucapnya.

Pada pekan depan, terang dia, akan dilakukan pengukuhan untuk PAC ditingkat kecamatan maupun di tingkat desa sebagai perpanjangan tangan DPP untuk membantu Pemerintah.

"Misalnya terkait dengan permasalahan banyaknya nonprosedural, nah nanti kita ada program pembinaan, ada program sosialisasi dari YPTKIS," katanya.

Dengan demikian, PAC masing-masing kecamatan dan desa bertugas untuk melakukan sosialisasi kepada Masyarakat tetang bagaimana menjadi PMI yang Prosedural sehingga tidak menimbulkan permasalahan di luar negeri.

Ketua Umum YPTKIS Henly Sunardi mengatakan, sejak baru berdirinya YPTKIS sudah memiliki koperasi.

Halaman
12
Sumber: Tribun Lombok
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved