Gubernur NTB Kecewa Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dari UMKM Lokal Masih Rendah

Bang Zul, sapaan akrabnya, mengakui produk lokal kualitasnya lebih rendah tetapi malah harganya lebih tinggi

Penulis: Patayatul Wahidah | Editor: Wahyu Widiyantoro
TRIBUNLOMBOK.COM/PATAYATUL WAHIDAH
Gubernur NTB Zulkieflimansyah menjadi pembicara utama rapat koordinasi pengawasan dan pembangunan daerah NTB, Senin (12/5/2022) di Gedung Graha Bakti Prja Kantor Gubernur NTB. 

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Patayatul Wahidah

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Gubernur NTB Zulkieflimansyah menumpahkan kekecewaannya akan kurangnya penggunaan produk lokal dalam pengadaan barang dan jasa pemerintahan NTB.

“Miris saya kalau masker harus kita beli dari Surabaya, tidak boleh lagi soal biskuit saja untuk mengatasi stunting dimenangkan oleh orang Semarang. Masa NTB sudah sekian lama tidak bisa bikin biskuit,” tegas Zulkieflimansyah dalam rapat koordinasi pengawasan dan pembangunan daerah NTB Senin (12/5/2022).

Baca juga: BPKP NTB dan Pemda Bahas Penggunaan Produk Dalam Negeri & UMKM dalam Pengadaan Barang dan Jasa

Bang Zul, sapaan akrabnya, mengakui produk lokal kualitasnya lebih rendah tetapi malah harganya lebih tinggi.

Sementara selama ini, pengadaan barang dan jasa pemerintah menggunakan teori mainstream bahwa produk yang dipilih harus kualitas terbaik dengan harga yang kompetitif.

Teori tersebut, menurut Bang Zul, tidak bisa diterapkan di negara berkembang.

“Karena hampir semua produk yang ditawarkan negara berkembang tidak mungkin bersaing dengan pasar bebas karena pasti produk kualitasnya harganya lebih buruk, harganya lebih mahal,” ujarnya.

Maka Bang Zul mengajak bupati dan walikota se-NTB yang hadir dalam Rakor tersebut untuk mulai memilih produk lokal walaupun kualitasnya lebih rendah dan harganya lebih mahal.

“Dan ini tidak boleh dijadikan temuan oleh BPKP, tidak boleh dijadikan temuan oleh BPK,” urainya.

Menurutnya, pemerintah daerah baik kabupaten/kota harus menerima kekurangan dari produk lokal yang merupakan proses pembelajaran.

Kegiatan rapat koordinasi pengawasan dan pembangunan daerah NTB yang dihadiri  Gubernur NTB dan Bupati serta Walikota kabupaten/kota se-NTB, Kamis (12/5/2022).
Kegiatan rapat koordinasi pengawasan dan pembangunan daerah NTB yang dihadiri Gubernur NTB dan Bupati serta Walikota kabupaten/kota se-NTB, Kamis (12/5/2022). (TRIBUNLOMBOK.COM/PATAYATUL WAHIDAH)

“Yang menang tender di Bima itu sedapat mungkin produk yang dibuat di Bima, yang menang di Lombok Barat harus dibuat di Lombok Barat, dan kalau memang tidak bisa di Lombok barat bisa dari Mataram,” jelasnya.

Bang Zul memberi alasan Produk UMKM lokal ini patut dipilih.

Baca juga: Estimasi SiLPA Pemkot Bima Tahun 2021 Capai Rp 15 Miliar, SOLUD : Pemda Tidak Mampu Serap Anggaran

Bukan karena alatnya atau pun kualitas produknya tetapi adanya biaya pembelajaran yang diberikan melalui pemberian kesempatan tersebut.

“Dan kita siap di NTB mulai perjalanan jauh perjuangan menggunakan produk-produk lokal dimulai dengan langkah pertama,” pungkas Bang Zul.

(*)

Sumber: Tribun Lombok
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved