Pemkab Lombok Timur Ajukan Raperda Pemberantasan Narkoba dan Perusahaan Air Minum

Pemerintah Kabupaten Lombok Timur mengajukan dua rancangan peraturan daerah (Raperda) ke DPRD Lombok Timur, Rabu (11/5/2022).

TRIBUNLOMBOK.COM/AHMAD WAWAN SUGANDIKA
Rapat Paripurna XI Masa Sidang III DPRD Kabupaten Lombok Timur di ruang Rupatama, Rabu (11/5/2022) 

Laporan Wartawan Tribunlombok.com, Ahmad Wawan Sugandika

TRIBUNLOMBOK.COM, LOMBOK TIMUR - Pemerintah Kabupaten Lombok Timur mengajukan dua rancangan peraturan daerah (Raperda) ke DPRD Lombok Timur, Rabu (11/5/2022).

Dua Raperda tersebut yakni Raperda Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Selaparang.

Kemudian Raperda Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Wakil Bupati Lombok Timur H Rumaksi dalam rapat paripurna menjelaskan, pengajuan Raperda tentang Perusahaan Umum Daerah (PUD) bertujuan untuk menggali potensi usaha sebagai sumber pendapatan daerah.

"Untuk itulah, keberadaan PUD ini diharapkan berperan menghasilkan barang dan jasa, guna mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat di Lombok Timur," terangnya, di harapan anggota dewan.

Baca juga: Persiapan Latsitarda, Sekda Lombok Timur Minta 4 Kecamatan Berikan Pelayanan Terbaik

Perusahaan itu nanti diharapkan tidak hanya berorientasi keuntungan melainkan pelayanan kepada masyarakat.

"Saya harapkan, perda tentang pendirian Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Selaparang mendukung peningkatan ekonomi masyarakat di Lombok Timur," ucapnya.

Selanjutnya, terkait pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, peredaran gelap narkotika dan prekusor narkotika, Wabup Rumaksi menyebut, penyalahgunaan narkoba telah mengancam keberlangsungan hidup masyarakat, utamanya generasi muda.

"Dampak dari penyalahgunaan tersebut tidak hanya dilihat dari aspek kerusakan secara fisik namun juga aspek non fisik seperti kerusakan mental," katanya.

Hal ini dapat menghambat tujuan pembangunan nasional maupun daerah dalam meningkatkan kualitas SDM dan derajat kesehatan masyarakat.

"Karena itulah diperlukan hukum sebagai upaya pemerintah daerah dalam mencegah penyalahgunaan dan peredaran narkotika," ujarnya.

Rumaksi berharap, pembahasan bersama dua Raperda tersebut dapat dilakukan dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Serta dapat disetujui bersama menjadi peraturan daerah Lombok Timur.

(*)

Sumber: Tribun Lombok
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved