Pro Kontra Soal Kehadiran Partai Mahasiswa Indonesia

TRIBUNLOMBOK.COM - Kehadiran Partai Mahasiswa Indonesia yang sudah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) mendapatkan pro kontra di masyarakat.

Terlebih, dari kalangan sesama mahasiswa, berbagai aliansi menyatakan penolakannya atas partai itu.

Satu di antaranya penolakan dari Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI).

Baca juga: Cerita Muhammad Ridwan, Pendiri Thrift Shop Tangkong, Dihujat Keluarga hingga Bisa Ekspor Baju Bekas

Baca juga: Cara Membuat Jaje Tujak dan Poteng, Makanan Khas Lombok Saat Lebaran

Perwakilan BEM SI yang juga Ketua BEM Universitas Diponegoro (Undip), Ichwan Nugraha Budjang menolak dengan tegas kehadiran Partai Mahasiswa Indonesia itu.

Alasannya, kehadiran partai tersebut dirasa menyalahi kodrat mahasiswa.

"Kami dari Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Seluruh Indonesia dengan tegas kami nyatakan kami menolak."

"Karena poin pertama ini menyalahi kodrat mahasiswa walaupun di dalam kebebasan terdapat hak berserikat dan berkumpul yang diatur dalam Pasal 28," kata Ichwan, dikutip dari tayangan Youtube Kompas TV, Senin (25/4/2022).

Ichwan juga mengingatkan, ada berbagai peran yang seharusnya diemban oleh mahasiswa.

Yakni peran sebagai agent of change (agen perubahan), sosial control (pengontrol sosial), dan orator.

 Untuk itu, menurut Ichwan, munculnya Partai Mahasiswa bisa berpotensi menghilangkan peran-peran tersebut.

"Ketika kemudian mahasiswa membentuk partai politik, maka akan menyalahi atau menghilangkan fungsi-fungsi mahasiswa itu sendiri."

"Karena partai politik berorientasi kepada kekuasan, maka gerakan mahasiswa harus tetap tegak lurus," paparnya.

Di sisi lain, Ichwan juga menyoroti terkait dalang atau bandar besar di balik pembentukan partai.

Sebab menurutnya, diperlukan modal atau dana yang tidak sedikit untuk membentuk sebuah partai.

"Kalau dari kami sendiri sudah sejak awal ketika mendengar wacana ini kami skeptis dengan Partai Mahasiswa Indonesia."